Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
PEGAWAI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan resmi menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada 1 Juni 2021. Mereka semua bakal resmi jadi ASN di peringatan Hari Lahirnya Pancasila.
"Betul. Rencananya begitu (diangkat pas Hari Lahirnya Pancasila)," kata Ketua Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria, Selasa (11/5).
Haria mengatakan pihaknya akan mengangkat 1.274 pegawai KPK pada 1 Juni 2021. BKN tidak bisa menentukan nasib 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos tes pengalihan status.
Baca juga: KPK Bakal Pantau Perkembangan Kasus Bupati Nganjuk di Bareskrim
"Keputusannya (75 pegawai yang gagal) ada di pimpinan KPK," ujar Haria.
Haria mengatakan pihaknya hanya menetapkan nomor induk pegawai (NIP) ASN. Nomor itu akan didaftarkan ke dalam penyimpanan data BKN.
Sebelumnya, sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan gagal dalam tes wawasan kebangsaan. Mereka semua belum dipecat saat ini.
Sebanyak 1.274 pegawai dinyatakan lolos dari tes itu. Dua pegawai KPK tidak mengikuti tes. (OL-1)
KETUA Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemahaman sejarah dan refleksi perjuangan para pejuang bangsa Indonesia.
HUT ke-80 Republik Indonesia, ada fenomena pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece. BPIP mengajak generasi muda bijak dalam mengekspresikan kritik sosial
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memberikan dukungan penuh terhadap peluncuran Gerakan Nasional Waktu Bermain Anak dan Penguatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
Di tengah dinamika kebangsaan yang kerap diwarnai ketegangan antara identitas agama dan tenun pluralitas, sebuah pertanyaan fundamental layak kita ajukan kembali.
KEPALA BPIP Yudian Wahyudi menyebut kehadiran nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Natuna bukan hanya sekedar slogan, melainkan sebagai kekuatan hidup yang terwujud di NKRI
KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menegaskan pentingnya peran pengajar dalam menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila secara holistik.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved