KPK Supervisi Kasus Bupati Nganjuk

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penyidikan kasus Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ditangani Bareskrim Polri. Hal itu sesuai kesepakatan untuk menghindari tumpang tindih. 

Lembaga antirasuah menyatakan akan melakukan supervisi dan juga menepis anggapan menyerahkan kasus tersebut. "Penyelesaian perkara ini mengingat laporan awal soal dugaan peristiwa tindak pidana korupsi yang melibatkan perangkat desa dan camat," jelas Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (11/5).

Baca juga: Bupati Nganjuk Ditahan di Rutan Bareskrim Polri

"Maka, dari awal sebelum tangkap tangan pun sudah disepakati penanganan perkara akan dilanjutkan Bareskrim Polri. KPK akan melakukan supervisi. Sehingga, tidak benar jika KPK menyerahkan perkara tersebut ke Bareskrim," imbuhnya.

Ali mengungkapkan perkara itu diawali dengan laporan masyarakat yang sama-sama diterima KPK dan Bareskrim Polri. Untuk menghindari tumpang tindih penyelesaian pengaduan, disepakati adanya penyelidikan bersama. Kemudian, terdapat kesepakatan bahwa Bareskrim yang melakukan penyidikan.

"Tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan hal yang sama sebagai bentuk sinergi dengan seluruh aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan," papar Ali.

Baca juga: KPK dan Polri Bersinergi Lakukan OTT Bupati  Nganjuk 

Sebelumnya, KPK dan Bareskrim melakukan tangkap tangan terhadap Bupati Nganjuk terkait kasus dugaan suap jual-beli jabatan. Total ada 7 tersangka yang dijerat dalam kasus tersebut.

Selain bupati, tersangka lain ialah Dupriono selaku Camat Pace, Edie Srijato selaku Camat Tanjunganom, Haryanto selaku Camat Berbek, Bambang Subagioselaku Camat Loceret, Tri Basuki Widodo selaku mantan Camat Sukomoro dan M Izza Muhtadin ajudan Bupati Nganjuk.(OL-11)