Polemik Bupati Pati, Ketua DPD RI: Pejabat Harus Punya Daya Sensitivitas Tinggi

KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin merespons polemik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terkait protes kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250%. Kebijakan tersebut menuai gelombang protes besar-besaran dari warga hingga Bupati Pati Sudewo didesak mundur dari jabatannya. 

Sultan menilai sebagai pejabat publik perlu memiliki daya sensitivitas yang tinggi. Pejabat publik, kata ia, harus memperhatikan komunikasi politik yang sensitif terhadap masyarakat. 

"Saya lebih melihat pati itu lebih ke arah leadership dan gaya kepemimpinan aja. jadi bagaimana leadership, gaya kepemimpinan dan komunikasi politik menjadi sangat penting," kata Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8).

Baca juga : Pastikan Pemkab Pati tidak Lumpuh, Gubernur Gelar Rapat Terbatas

Sultan mengungkapkan niat atau kebijakan yang baik mestinya didukung dengan komunikasi yang baik pula. 

"Meski niat bisa saja baik, tapi kalau disampaikan dengan cara-cara komunikasi tidak baik apalagi pejabat publik yang sangat harus punya tingkat dan daya sensitivitas tinggi. Saya lebih melihat kepada kepempimpinan gaya dan komunikasi publik atau komunikasi politik," katanya.

Lebih lanjut, Sultan mengungkapkan pihaknya akan mengawasi kebijakan di tingkat daerah untuk mencegah terjadinya polemik di tengah masyarakat.

"Kita terus dan kita sudah melakukan banyak fungsi pengawasan dan terus fungsi pengawasan dan bagimana memastikan kebijakan di tingkat daerah selaras dengan kebijakan nasional dan tidak bertentangan dengan aturan," katanya. (Faj/P-2)