NASIB 75 pegawai yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan untuk pengalihan status menjadi aparatur sipil negara (ASN) bukan urusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nasib mereka semua adalah urusan Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Secara formil, karena yang berwenang sebagai pembina manajemen ASN adalah Kemenpan RI, maka tentu lebih lanjut kami harus koordinasi dengan Kemenpan RB dan BKN," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Minggu (9/5).
Ghufron mengatakan pihaknya tidak bisa melakukan tindakan terkait nasib 75 pegawai KPK. Lembaga Antikorupsi itu bukan instansi yang berwenang menentukan arah pekerjaan mereka semua.
Baca juga: OTT Bupati Nganjuk Kerja Sama KPK dengan Bareskrim Polri
Lembaga Antikorupsi bakal berkoordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB untuk kelanjutan nasib mereka. Koordinasi itu juga akan membahas nasib pegawai lain yang sudah dinyatakan lulus. Koordinasi perlu dilakukan karena pegawai KPK sebelumnya bukan ASN.
"Kami lembaga penegak hukum yang selama ini urusan pegawai secara otonom kami atur terpisah dan berbeda dengan ASN," ujar Ghufron.
Sebelumnya, sebanyak 75 orang pegawai KPK dinyatakan gagal dalam tes wawasan kebangsaan. Mereka semua belum dipecat saat ini.
Sebanyak 1.274 pegawai dinyatakan lolos dari tes itu. Dua pegawai KPK tidak mengikuti tes. (OL-1)
