KPK Akan Kawal Penanganan Kasus Korupsi Bupati Nganjuk

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawal penanganan kasus dugaan korupsi dengan modus jual-beli jabatan yang menyeret Bupati Nganjuk, Jawa Timur, Novi Ramhan Hidayat. Kasus ini disinyalir merupakan konsekuensi dari politik berbiaya mahal.

"Untuk efektifitas dan percepatan maka penyelesaian perkara akan dilanjutkan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat memberi keterangan resmi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/5).

Menurut dia, KPK akan melakukan supervisi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki KPK. Langkah itu dalam rangka membantu dan mengawal penuntasan serta pengembangan perkara ini.

Ia mengatakan sinergi antaraparat penegak hukum akan terus dilakukan dalam rangka penegakan hukum pemberantasan korupsi. Perkara ini menjadi pengingat sekaligus peringatan kepada seluruh kepala daerah yang merupakan penanggungjawab anggaran di daerahnya, untuk terus melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas.

"Sebab, KPK dan Polri akan tetap dan terus berkomitmen bersinergi memberantas korupsi hingga ke akarnya, hingga negeri ini bersih dari korupsi," ungkapnya.

Tim Gabungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri menyita sejumlah barang bukti kala menangkap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dan sejumlah pihak lain. Misalnya uang tunai sebesar Rp647,9 juta yang berasal dari brangkas pribadi Novi, delapan unit handphone, serta sebuah buku tabungan atas nama Tri Basuki Widodo.

Penyidik Ditipidkor Bareskrim Polri menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengisian jabatan di Pemkab Nganjuk, Jawa Timur.

Para tersangka antara lain Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Camat Pace Dupriono, Camat Tanjunganom sekaligus Plt Camat Sukomoro Edie Srinato, Camat Berbek Haryanto Camat Loceret Bambang Subagio, mantan Camat Sukomoro Tri Basuki Widodo, serta ajudan Bupati Nganjuk M Izza Muhtadin.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, Pasal 11, dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (OL-15)