Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap memproses pegawai yang lolos tes wawasan kebangsaan agar bisa menjadi aparatur sipil negara (ASN). Lembaga Antikorupsi itu tidak ingin pengalihan status mandek hanya karena ada 75 pegawai yang tidak lolos.
"Saat ini, KPK sedang berupaya untuk menyelesaikan seluruh tahapan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN dengan cermat agar bisa tepat waktu sesuai rencana," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Minggu (9/5).
Hingga saat ini, KPK belum memberikan keputusan mengenai nasib 75 pegawai yang dinyatakan gagal dalam tes tersebut. Nasib mereka bahkan dikabarkan dinonaktifkan karena gagal dalam tes itu.
Baca juga: Kasus Jual-Beli Jabatan, KPK Tangkap Tangan Bupati Nganjuk
Ali belum bisa membenarkan kabar itu. Masyarakat diminta menunggu informasi resmi dari KPK.
"Kami mengingatkan agar media dan publik berpedoman pada informasi resmi yang dikeluarkan secara kelembagaan oleh KPK baik lewat juru bicara maupun seluruh saluran komunikasi resmi yang dimiliki KPK," ujar Ali.
Sebelumnya, sebanyak 75 orang pegawai KPK dinyatakan gagal dalam tes wawasan kebangsaan. Mereka semua belum dipecat saat ini.
Sebanyak 1.274 pegawai dinyatakan lolos dari tes itu. Adapun Dua pegawai KPK tidak mengikuti tes. (OL-1)
SELURUH Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam mulai kembali bekerja pada Rabu, 25 Maret 2026, setelah libur Lebaran 2026.
PENELITI Indef mengatakan, kebijakan work from home (WFH) berpotensi membantu efisiensi anggaran pemerintah dan perusahaan, tetapi berisiko menghambat perekonomian.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan skema kerja bekerja dari rumah (work from home) atau WFH dampak dari kenaikan harga minyak.
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperketat pengawasan terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menangkal praktik gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan.
Transfer dana THR dari pemerintah pusat sudah masuk ke rekening kas umum daerah (RKUD).
Pensiunan harus menjaga keamanan data pribadi dan tidak memberikan informasi penting kepada pihak yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved