Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tindakan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tak lagi memerlukan permintaan izin Dewan Pengawas. KPK akan menyesuaikan kembali proses dan mekanisme mengikuti putusan MK itu.
"KPK akan melaksanakan putusan tersebut dengan menyesuaikan kembali beberapa mekanisme proses kegiatan dimaksud. Kami memastikan segala proses tindakan pro justitia dalam rangka penegakan hukum penyelesaian penanganan perkara tersebut dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (6/5).
Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Nomor 19 Tahun 2019 atau UU KPK revisi yang diajukan Rektor Universitas Islam Indonesia Fathul Wahid dkk. MK menilai KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yudisial bersifat independen dan bebas dari pengaruh mana pun.
MK menilai Dewas tidak memiliki kewenangan pro justitia. Maka, izin dari Dewas tidak diperlukan. MK memutuskan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan KPK tak perlu izin Dewas, namun KPK hanya perlu memberitahukannya.
Menanggapi itu, KPK pun mengapresiasi tinggi kepada pihak-pihak yang menjadi pemohon dalam proses judicial review undang-undang itu.
"Kami yakin semua pihak yang terlibat menjadi pemohon bertujuan untuk terus memperkuat dan mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Ali Fikri.
Baca juga: WP KPK Nilai Tes Kebangsaan Dibuat Untuk Mendepak Pegawai
Di sisi lain, Dewas KPK juga menghormati dan akan mengikuti putusan MK. Ketua Dewas Tumpak Hatorangan Panggabean yakin kinerja KPK akan lebih baik. Meski dalam putusan itu tugas dipreteli, Tumpak mengatakan Dewas tetap akan melakukan tugas-tugas lain yang masih ada di UU secara efektif.
"Tentu kami harus menghormati putusan MK yang sejak diucapkan telah mulai dan selanjutnya Dewas tidak menerbitkan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Tiga tugas lain dari Dewas tetap dilaksanakan secara efektif," kata Tumpak. (P-5)
UJI materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di MK memunculkan perdebatan mengenai kewenangan pembukaan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
MK soroti praktik kuota internet hangus yang dinilai berpotensi melanggar hak rakyat. Saldi Isra pertanyakan dasar hukum dan tanggung jawab negara.
Pemerintah menegaskan kuota internet hangus bukan pelanggaran hukum dalam sidang MK terkait uji materi UU Cipta Kerja.
DPR menegaskan kuota internet hangus bukan diatur UU Cipta Kerja, melainkan ranah kontrak operator dan pelanggan dalam sidang MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved