Kamis 06 Mei 2021, 16:50 WIB

Pemerintah Anggap Wajar 75 Pegawai KPK Tidak Lolos ASN

Dhika kusuma winata | Politik dan Hukum
Pemerintah Anggap Wajar 75 Pegawai KPK Tidak Lolos ASN

MI/USMAN ISKANDAR
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo

 

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menanggapi polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status ASN pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menpan-RB menyatakan tes wawasan kebangsaan memang menjadi salah satu macam tes untuk menjadi PNS.

"Untuk menjadi PNS ada tiga macam tes yaitu tes intelektual umum (TIU), tes karakteristik pribadi (TKP), dan TWK. TIU dan TKP tidak dites lagi karena mereka sudah bekerja sekian lama di KPK pasti intelektual dan karakteristik pribadi dianggap sudah cukup," kata Tjahjo saat dikonfirmasi Media Indonesia, Kamis (6/5).

Tjahjo menyebut wajar saja ada kalangan yang setuju dan tidak setuju terkait tes wawasan kebangsaan itu. Meski begitu, dia menyatakan Kemenpan-RB sama sekali tak terlibat dalam tes untuk pegawai KPK karena peraturan komisi antirasuah mengatur kerja sama dilakukan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Baca juga: WP KPK Nilai Tes Kebangsaan Dibuat Untuk Mendepak Pegawai

Terkait adanya 75 pegawai KPK yang tak memenuhi syarat dari tes wawasan kebangsaan, Tjahjo menyebut lulus atau tidak lulus dalam TWK sesuatu yang wajar. Tjahjo mengatakan tindak lanjut hasil tes nantinya menjadi kewenangan BKN. Akan tetapi, nasib 75 pegawai yang tak lolos itu memang masih menggantung lantaran KPK akan membahasnya dulu dengan Kemenpan-RB dan BKN.

"Dalam tes wawasan kebangsaan wajar ada yang lulus dan tidak lulus dan sudah diumumkan hasilnya oleh Ketua KPK. Yang disampaikan Ketua KPK sudah benar, proses yang lulus SK ASN-nya akan diproses oleh BKN dan Kemenpan-RB membantu BKN," ucapnya.

Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya menyatakan saat ini tidak ada pemecatan 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat TWK. Firli mengatakan KPK dalam menyelesaikan persoalan itu tunduk kepada undang-undang dan peraturan terkait.

"KPK tidak pernah menegaskan dan menyampaikan ada proses pemecatan. KPK juga tidak pernah berbicara memberhentikan orang dengan tidak hormat, KPK juga tidak pernah berbicara tentang pegawai yang diberhentikan dengan hormat," ucapnya.(OL-4)

Baca Juga

.

Pejabat Gubernur dari TNI/Polri Hanya dalam Kondisi Darurat Militer

👤RO/Micom 🕔Jumat 27 Mei 2022, 11:51 WIB
Keterlibatan militer sebagai penguasa daerah dilakukan ketika suatu daerah menjadi Darurat Militer dan Darurat...
ANTARA/Dhemas Reviyanto

Demonstrasi UU P3 Salah Alamat

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 27 Mei 2022, 11:48 WIB
Jika sudah disahkan, lalu unjuk rasa, maka hal itu sudah melenceng dari asas proporsionalitas, karena DPR tidak bisa membatalkan UU yang...
Instagram @pbmathlaulanwar

Diundang Isi Tausiyah, Ketua MA Bantah Dukung Sandiaga Uno

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 27 Mei 2022, 11:42 WIB
Haji Embay mengaku terang-terangan telah meminta kepada yang mengundang dirinya agar tidak ada deklarasi dukungan kepada siapa pun...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya