Telusuri Aliran Dana Korupsi, KPK Usut Pembagian Kuota Haji ke Biro Perjalanan

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi terkait penyaluran kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag). Salah satu fokus penyidikan adalah pembagian jatah kuota untuk biro perjalanan haji.

“KPK tentu juga akan mendalami penentuan kuota untuk setiap bironya,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Selasa (12/8).

Menurut Budi, penyelidikan pembagian kuota ke biro perjalanan penting untuk melacak aliran dana. Hal ini dapat mengungkap kemungkinan adanya transaksi atau pemberian tertentu demi memperebutkan kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi.

Baca juga : KPK: Pembagian Kuota Haji Tambahan 2024 Menyimpang dari Niat Awal Jokowi

“Dugaan aliran uang dari biro kepada pihak-pihak tertentu kaitannya dengan kuota penyelenggaraan ibadah haji tersebut,” ujar Budi.

Dugaan korupsi ini muncul karena pembagian kuota tambahan haji tidak sesuai aturan. Indonesia sebelumnya mendapat tambahan 20 ribu kuota untuk mempercepat antrean.

Tambahan kuota sebanyak 20 ribu anggota jemaah, sesuai dengan undang-undang, seharusnya dibagi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, sejumlah pihak justru membaginya sama rata: 10 ribu untuk reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.

Sejumlah pejabat Kemenag dan pelaku usaha travel umrah telah dimintai keterangan, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada Kamis (7/8).

“Alhamdulillah saya berterima kasih akhirnya saya mendapatkan kesempatan, mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada proses haji tahun 2024 yang lalu,” kata Yaqut usai pemeriksaan. (P-4)