Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri sosok yang diduga menjadi otak di balik kasus dugaan korupsi distribusi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Lembaga antirasuah menegaskan, penyelidikan tidak hanya menyasar pihak pelaksana di lapangan.
“Bukan hanya eksekutornya yang kami cari, tapi juga siapa yang menjadi pengendali utama atau dalangnya,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (12/8).
Asep menjelaskan, pihak yang dicari diduga memberi perintah pembagian kuota haji yang menyimpang dari aturan. Investigasi ini juga diarahkan untuk mengungkap aliran dana dalam perkara yang merugikan negara lebih dari Rp1 miliar tersebut.
“Siapa yang memberi instruksi, dan bagaimana aliran uangnya, itu yang sedang kami dalami,” tambahnya.
Kasus ini bermula dari tambahan 20 ribu kuota haji yang diberikan untuk mempercepat antrean jamaah. Sesuai ketentuan, 92 persen kuota seharusnya dialokasikan untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun, sejumlah pihak justru membagi secara merata, masing-masing 50%.
KPK telah memeriksa sejumlah pejabat Kemenag dan pelaku usaha travel umrah. Ustaz Khalid Basalamah termasuk pihak yang dimintai keterangan. Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, juga telah menjalani pemeriksaan pada Kamis (7/8).
Usai diperiksa, Yaqut menyatakan bersyukur dapat memberikan klarifikasi terkait pembagian kuota haji tahun 2024. “Saya berterima kasih akhirnya bisa menjelaskan semua hal, terutama yang berkaitan dengan tambahan kuota tahun lalu,” ujarnya.
Ia menolak membeberkan isi pemeriksaan, dengan alasan menjaga proses penyelidikan. “Terkait materi pemeriksaan, saya tidak akan menyampaikan, mohon maaf,” ucapnya.
KPK tak kunjung menahan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Tahun 2023-2024. Kerugian negara Masih diperiksa oleh BPK
KPK tak kunjung menahan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota ibadah haji Tahun 2023-2024. Sebab, perhitungan kerugian negara
PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait namanya yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pemilik biro travel dan umrah PT Maktour, Fuad Hasan Masyhur, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji.
KPK akan menghadapi kesulitan pembuktian di persidangan jika tetap memaksakan biaya jemaah sebagai delik kerugian negara.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Seluruh aktivitas dakwah Ramadan berada dalam koridor pembinaan dan pemantauan agar sejalan dengan nilai keislaman yang damai dan inklusif.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menegaskan komitmennya untuk memenuhi hak tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025.
SIMULASI Al-Qur’an bahasa isyarat Indonesia menarik perhatian pengunjung Paviliun Indonesia pada ajang Cairo International Book Fair (CIBF) ke-57 di Kairo, Mesir.
Terkait rekrutmen guru non-ASN, Kamaruddin menekankan pentingnya koordinasi sejak awal dalam proses pengangkatan guru madrasah swasta maupun guru agama di sekolah.
Budi tidak bisa memerinci progres penghitungan kerugian negara. Sebab, data itu masuk ranah auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Nasaruddin meminta BMBPSDM untuk lebih peka terhadap dinamika sosial-keagamaan, mulai dari isu ekonomi umat hingga ketahanan keluarga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved