KPK Telusuri Aliran Dana dan Perintah Pejabat soal Kuota Haji

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Fokus penyidikan diarahkan pada siapa yang memberi perintah serta aliran dana dalam kasus tersebut.

"Penyidik akan mendalami terkait dengan perintah-perintah penentuan kuota tersebut,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (12/8).

Menurut Budi, penentuan kuota haji yang diduga berasal dari instruksi pejabat tinggi. Selain itu, KPK juga menelusuri kemungkinan adanya aliran uang ke pihak tertentu.

Baca juga : KPK Sebut Sejumlah Orang Terima Uang Terkait Korupsi Kuota Haji

“Kemudian akan kita lihat apakah ada aliran uang ke pihak-pihak tertentu, jika ada, siapa saja pihak-pihak tertentu itu, nah, semuanya akan ditelusuri oleh KPK,” kata Budi.

Dugaan korupsi ini muncul karena pembagian kuota tambahan haji tidak sesuai aturan. Indonesia sebelumnya mendapat tambahan 20 ribu kuota untuk mempercepat antrean.

Tambahan kuota sebanyak 20 ribu anggota jemaah, sesuai dengan undang-undang, seharusnya dibagi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, sejumlah pihak justru membaginya sama rata: 10 ribu untuk reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.

Sejumlah pejabat Kemenag dan pelaku usaha travel umrah telah dimintai keterangan, termasuk Ustaz Khalid Basalamah. Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pun telah diperiksa pada Kamis (7/8).

“Alhamdulillah saya berterima kasih akhirnya saya mendapatkan kesempatan, mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada proses haji tahun 2024 yang lalu,” kata Yaqut usai pemeriksaan. (P-4)