KPK Duga Perusahaan Rokok Jateng dan Jatim terlibat dalam Korupsi Cukai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya keterlibatan perusahaan rokok di Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam kasus dugaan korupsi pengurusan cukai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa temuan awal mengarah pada perusahaan yang berada di dua provinsi tersebut.

“Saat ini di antaranya dari Jawa Tengah, dan juga ada Jawa Timur,” ujar Budi kepada jurnalis di Jakarta, Selasa.

Namun demikian, KPK masih akan mendalami lebih lanjut melalui pemeriksaan terhadap para tersangka dan saksi, khususnya terkait dugaan pemberian uang kepada pihak di Ditjen Bea Cukai.

Baca juga : KPK Dalami Dugaan Korupsi Pengurusan Cukai di Ditjen Bea Cukai

“Tentu nanti kami akan melihat lagi, dan meminta keterangan para tersangka maupun saksi, terkait pemberian uang itu dari perusahaan rokok mana saja,” kata Budi.

Menurutnya, pendalaman ini penting untuk memahami mekanisme penerapan cukai serta potensi penyimpangan yang terjadi dalam praktik di lapangan.

“Kami butuh tahu mekanisme soal penerapan cukai itu seperti apa, sehingga nanti kami akan lihat prosedur bakunya maupun praktik di lapangan seperti apa. Jadi, kami akan melihat penyimpangan yang terjadi di mana terkait dengan cukai,” ujarnya.

Baca juga : KPK Ungkap Asal-usul Uang 5 Koper Rp5 Miliar dalam Kasus Suap Importasi Bea Cukai

Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai aliran dana dari perusahaan rokok yang diduga terkait pengaturan cukai.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 4 Februari 2026 di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu. Dalam OTT tersebut, salah satu pejabat yang diamankan adalah Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, Rizal.

Sehari kemudian, pada 5 Februari 2026, KPK menetapkan enam dari 17 orang yang diamankan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan (KW). Mereka adalah Rizal (RZL) selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai periode 2024–Januari 2026, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Sisprian Subiaksono (SIS), serta Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai Orlando Hamonangan (ORL).

Selain itu, tiga pihak swasta juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni pemilik Blueray Cargo John Field (JF), Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri (AND), dan Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan (DK).

Perkembangan terbaru pada 26 Februari 2026, KPK menetapkan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Budiman Bayu Prasojo (BBP), sebagai tersangka baru. Penetapan tersebut dilakukan setelah KPK mendalami hasil penggeledahan di sebuah rumah aman di Ciputat, Tangerang Selatan, pada 13 Februari 2026. Dari lokasi tersebut, penyidik menyita uang tunai sekitar Rp5,19 miliar yang disimpan dalam lima koper.

Pada 27 Februari 2026, KPK menyatakan masih mendalami dugaan korupsi dalam pengurusan cukai, terutama terkait asal-usul uang yang diduga berasal dari praktik kepabeanan dan cukai. (Ant/E-3)