Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
MANTAN Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menegaskan 75 pegawai yang tidak lolos ujian PNS karena tuduhan taliban dan lainnya harus diperjuangkan. Mereka semua masih pantas menjadi bagian lembaga pemberangus rasuah.
"Tentang isu taliban yang itu hoaks politik, menurut berita-berita yang bisa kita baca dari media. Dari 75 yang dinyatakan tidak lolos itu ada 8, ada 8 pegawai KPK yang itu beragama nasrani dan budha," ujarnya pada webinar bertajuk Menilik Pemberantasan Korupsi Pasca Tes Wawasan Kebangsaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait KPK, Jumat (7/5).
Menurut dia, fakta tersebut menunjukan bahwa lingkungan kerja KPK menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman. Dengan demikian tidak patut tudingan adanya kelompok intoleran seperti taliban.
"Fakta ini menunjukan bahwa isu radikalisme, taliban, sama sekali tidak pernah ada. Justru isu itu membuktikan adanya radikalisme politik, radikalisme yang dilakukan imperium buzzer yang selalu mengotori perjalanan nilai-nilai keutamaan bangsa itu," paparnya.
Ia mengatakan 75 pegawai yang dieliminasi akibat tudingan taliban dan persoalan yang muncul dari ujian kebangsaan harus ditolong. Mereka masih sangat laik bekerja di KPK dengan status PNS.
"Jangan sampai 75 pegawai KPK itu dipaksa mundur dengan dalih apapun juga. Karena tes wawasan kebangsaan itu tidak memiliki legitimasi moral, akademis, dan metodelogi," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Penyekatan Berlapis Dinilai Efektif Halau Pemudik
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Menurut Toha, sikap tegas Presiden Prabowo untuk menyingkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional.
AKTIVIS pendidikan Malala Yousafzai meminta para pemimpin Muslim untuk menentang kebijakan represif Taliban di Afghanistan.
MALAYSIA, Indonesia, India, Afghanistan, dan Jepang dengan keras mengutuk serangan Israel terhadap Iran pada Sabtu (26/10). Mereka mengatakan itu sebagai pelanggaran hukum internasional.
PM Malaysia Anwar Ibrahim pada Sabtu (19/10) mengutuk keras pembunuhan pemimpin Hamas Yahya Sinwar oleh pasukan Israel. Begitu pun pemerintahan sementara Taliban di Afghanistan.
KELOMPOK ISIS mengaku bertanggung jawab atas bom bunuh diri mematikan di Kabul yang menewaskan sedikitnya enam orang.
Secara singkat, syariah merupakan sistem hukum agama yang diambil dari Al-Qur'an sebagai kalam Allah dan Hadis atau perkataan atau tindakan Nabi Muhammad SAW.
Untuk pertama kalinya, di pertemuan Doha III ini, hadir otoritas de facto atau de facto authority (DFA) di Afghanistan, yaitu Taliban.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved