Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
MANTAN Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menegaskan 75 pegawai yang tidak lolos ujian PNS karena tuduhan taliban dan lainnya harus diperjuangkan. Mereka semua masih pantas menjadi bagian lembaga pemberangus rasuah.
"Tentang isu taliban yang itu hoaks politik, menurut berita-berita yang bisa kita baca dari media. Dari 75 yang dinyatakan tidak lolos itu ada 8, ada 8 pegawai KPK yang itu beragama nasrani dan budha," ujarnya pada webinar bertajuk Menilik Pemberantasan Korupsi Pasca Tes Wawasan Kebangsaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait KPK, Jumat (7/5).
Menurut dia, fakta tersebut menunjukan bahwa lingkungan kerja KPK menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman. Dengan demikian tidak patut tudingan adanya kelompok intoleran seperti taliban.
"Fakta ini menunjukan bahwa isu radikalisme, taliban, sama sekali tidak pernah ada. Justru isu itu membuktikan adanya radikalisme politik, radikalisme yang dilakukan imperium buzzer yang selalu mengotori perjalanan nilai-nilai keutamaan bangsa itu," paparnya.
Ia mengatakan 75 pegawai yang dieliminasi akibat tudingan taliban dan persoalan yang muncul dari ujian kebangsaan harus ditolong. Mereka masih sangat laik bekerja di KPK dengan status PNS.
"Jangan sampai 75 pegawai KPK itu dipaksa mundur dengan dalih apapun juga. Karena tes wawasan kebangsaan itu tidak memiliki legitimasi moral, akademis, dan metodelogi," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Penyekatan Berlapis Dinilai Efektif Halau Pemudik
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Beijing mendukung masyarakat internasional dalam memperkuat keterlibatan dan dialog dengan pemerintah sementara Afghanistan.
AKTIVIS pendidikan Malala Yousafzai meminta para pemimpin Muslim untuk menentang kebijakan represif Taliban di Afghanistan.
MALAYSIA, Indonesia, India, Afghanistan, dan Jepang dengan keras mengutuk serangan Israel terhadap Iran pada Sabtu (26/10). Mereka mengatakan itu sebagai pelanggaran hukum internasional.
PM Malaysia Anwar Ibrahim pada Sabtu (19/10) mengutuk keras pembunuhan pemimpin Hamas Yahya Sinwar oleh pasukan Israel. Begitu pun pemerintahan sementara Taliban di Afghanistan.
KELOMPOK ISIS mengaku bertanggung jawab atas bom bunuh diri mematikan di Kabul yang menewaskan sedikitnya enam orang.
Secara singkat, syariah merupakan sistem hukum agama yang diambil dari Al-Qur'an sebagai kalam Allah dan Hadis atau perkataan atau tindakan Nabi Muhammad SAW.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved