Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa tes wawasan kebangsaan sepenuhnya dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Saat rekrutmen awal, pegawai KPK sudah memenuhi persyaratan kompetensi dan integritas, sehingga aspek ini tidak dilakukan tes kembali.
"Dalam penyelenggaraan asesmen tes wawasan kebangsaan, KPK bukan merupakan penyelenggara asesmen," jelas Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan resmi, Jumat (7/5).
Baca juga: Hasil Tes Novel Baswedan Bocor, Ketua KPK: bukan dari Internal
Dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan, BKN melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI), Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (Pusintel TNI AD), Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (DISPSIAD) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
"Semua alat tes berupa soal dan materi wawancara disusun oleh BKN bersama sejumlah lembaga. Sebelum melaksanakan wawancara, telah dilakukan penyamaan persepsi dengan pewawancara dari beberapa lembaga," imbuh Ali.
Adapun pelaksanaan wawancara mencakup pertanyaan yang dikembangkan dari tes tertulis sebelumnya. "Dari informasi pegawai KPK, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Beberapa di antaranya, berkaitan dengan tata cara beribadah dan pilihan hidup berkeluarga," terangnya.
Baca juga: Pemerintah Anggap Wajar 75 Pegawai KPK Tidak Lolos ASN
KPK menerima masukan dari publik yang mempertanyakan relevansi beberapa materi dalam wawancara, yang tidak berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi KPK. Hal ini bisa menjadi kritik bagi penyelenggara asesmen.
"Kami menggarisbawahi bahwa asesmen tes tertulis dan wawancara difokuskan untuk mengukur penguatan integritas dan netralitas ASN," pungkas Ali.(OL-11)
Banyak ASN yang masih bingung mengenai "cara install" dan "daftar".
Fungsi paling mendasar dari ASN Digital adalah sebagai hub atau pusat kendali layanan.
Fitur ini wajib diaktifkan agar ASN dapat mengakses layanan vital seperti e-Kinerja, MyASN, hingga pengurusan kenaikan pangkat.
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 mencapai sekitar Rp3.600 triliun, sementara APBD sebesar Rp1.350 triliun, dan seluruh eksekusi anggaran tersebut berada di tangan ASN.
Ia mengungkapkan bahwa banyak ASN yang masih dibebani cicilan hingga menjelang pensiun.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali melakukan penyesuaian jadwal pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) bagi peserta PPPK Paruh Waktu 2025.
SEBANYAK empat mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendaftar calon pimpinan (capim) Lembaga Antikorupsi untuk periode 2024-2029.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berencana menggandeng mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
"Hal ini kembali menegaskan bahwa pengelolaan data dan informasi terkait pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN telah sesuai mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang berlaku."
"Berbagai dialektika dan diskursus ini, kami menyakini sebagai langkah penguatan pemberantasan korupsi demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,"
Gugatan Ita terdaftar dengan nomor perkara: 46/G/TF/2022/PTUN.JKT. Sementara itu, gugatan Hotman terdaftar dengan nomor perkara: 47/G/TF/2022/PTUN.JKT.
Bagi Yudi, pelantikan 44 eks pegawai KPK bertepatan dengan Hari Antikorupsi menjadi momentum untuk memberikan bakti terbaik kepada bangsa dan negara dalam hal pemberantasan korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved