Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa tes wawasan kebangsaan sepenuhnya dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Saat rekrutmen awal, pegawai KPK sudah memenuhi persyaratan kompetensi dan integritas, sehingga aspek ini tidak dilakukan tes kembali.
"Dalam penyelenggaraan asesmen tes wawasan kebangsaan, KPK bukan merupakan penyelenggara asesmen," jelas Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan resmi, Jumat (7/5).
Baca juga: Hasil Tes Novel Baswedan Bocor, Ketua KPK: bukan dari Internal
Dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan, BKN melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI), Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (Pusintel TNI AD), Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (DISPSIAD) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
"Semua alat tes berupa soal dan materi wawancara disusun oleh BKN bersama sejumlah lembaga. Sebelum melaksanakan wawancara, telah dilakukan penyamaan persepsi dengan pewawancara dari beberapa lembaga," imbuh Ali.
Adapun pelaksanaan wawancara mencakup pertanyaan yang dikembangkan dari tes tertulis sebelumnya. "Dari informasi pegawai KPK, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Beberapa di antaranya, berkaitan dengan tata cara beribadah dan pilihan hidup berkeluarga," terangnya.
Baca juga: Pemerintah Anggap Wajar 75 Pegawai KPK Tidak Lolos ASN
KPK menerima masukan dari publik yang mempertanyakan relevansi beberapa materi dalam wawancara, yang tidak berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi KPK. Hal ini bisa menjadi kritik bagi penyelenggara asesmen.
"Kami menggarisbawahi bahwa asesmen tes tertulis dan wawancara difokuskan untuk mengukur penguatan integritas dan netralitas ASN," pungkas Ali.(OL-11)
BKN membuka peluang untuk membantu calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 yang terlanjur mengundurkan diri atau resign agar kembali bekerja secara sementara di perusahaan lamanya.
Proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 telah mencapai tahap akhir. Hasil seleksi resmi diumumkan oleh sepuluh instansi, yang meliputi pemerintah pusat dan daerah.
Honorer yang akan diangkat menjadi PPPK berjumlah 1.292 orang sehingga total ASN Kabupaten Jayapura mencapai 6.845 orang.
Pengolahan data untuk peserta PPPK Guru Tahap I lebih sederhana dibandingkan tenaga kesehatan (nakes) dan teknis, berkat peran aktif Kemendikdasmen.
Per 4 Januari 2025 pukul 12.00 WIB, sudah 484 instansi yang datanya masuk ke BKN.
Peserta dapat mengunduh sertifikat tes PPPK 2024 secara online di laman resmi BKN melalui sertifikat.bkn.go.id .
SEBANYAK empat mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendaftar calon pimpinan (capim) Lembaga Antikorupsi untuk periode 2024-2029.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berencana menggandeng mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
"Hal ini kembali menegaskan bahwa pengelolaan data dan informasi terkait pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN telah sesuai mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang berlaku."
"Berbagai dialektika dan diskursus ini, kami menyakini sebagai langkah penguatan pemberantasan korupsi demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,"
Gugatan Ita terdaftar dengan nomor perkara: 46/G/TF/2022/PTUN.JKT. Sementara itu, gugatan Hotman terdaftar dengan nomor perkara: 47/G/TF/2022/PTUN.JKT.
Bagi Yudi, pelantikan 44 eks pegawai KPK bertepatan dengan Hari Antikorupsi menjadi momentum untuk memberikan bakti terbaik kepada bangsa dan negara dalam hal pemberantasan korupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved