Rabu 05 Mei 2021, 13:04 WIB

DPR: Kesekjenan KPK Harus Transparan Soal Tes Wawasan Kebangsaan

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
DPR: Kesekjenan KPK Harus Transparan Soal Tes Wawasan Kebangsaan

Ist/DPR.
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani

 

ANGGOTA Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta Kesekjenan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus transparan dan menjelaskan kepada publik terkait proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan lembaga tersebut sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dia menilai akar masalah dan polemik yang berkembang di masyarakat terkait TWK tersebut karena proses-proses yang tidak transparan yang dijalankan Kesekjenan KPK.

"Padahal ini bukan rekrutmen pegawai atau ASN baru namun proses alih status dengan melihat keterpenuhan syarat-syaratnya atau tidak pada setiap pegawai KPK," kata Arsul kepada Antara di Jakarta, Rabu (5/5).

Menurut dia, langkah yang harus dilakukan Kesekjenan KPK dan instansi terkait seperti Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepagawaian Negara (BKN) harus transparan dalam proses tes tersebut.

Wakil Ketua MPR RI itu menilai transparansi tersebut perlu dilakukan untuk meminimalisir prasangka-prasangka yang berkembang di masyarakat.

"Ketika unsur transparansi atau penjelasan tentang materi, cakupan, dan sistem penilaian tidak disampaikan dengan baik, maka tidak aneh muncul prasangka-prasangka di masyarakat," ujarnya.

Arsul menilai polemik terkait TWK seharusnya tidak menjadi pertanyaan dasar, perlu atau tidak keberadaan tes tersebut terhadap pegawai KPK yang akan beralih status menjadi ASN.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP PPP itu, uji wawasan kebangsaan merupakan langkah yang harus dilakukan terhadap setiap orang yang akan atau telah menjadi aparatur negara seperti sipil, Polri maupun TNI.

"Jangan dipersoalkan soal relevansi uji wawasan kebangsaannya, namun yang perlu dipertanyakan adalah apakah dalam tes tersebut ada pertanyaan terlalu berbau 'politis' atau mengarahkan pada sudut pandang tertentu. Sehingga ketika jawabannya tidak sesuai dengan standar lembaga atau pengujinya, maka diberi nilai jelek atau tidak bagus," katanya.

Dia mencontohkan, anggota DPR yang notabene adalah pejabat negara yang dipilih rakyat, sebelum dilantik, menjalani uji wawasan kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) selama tiga pekan.

Menurut dia, tes tersebut tidak dipersoalkan kalangan DPR RI karena setiap penyelenggara atau aparatur negara jangan sampai wawasan kebangsaannya menyimpang dari konsensus bernegara yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. (Ant/OL-09)

Baca Juga

Dok. Setpres

Polda Kepri Berhasil Tangkap Penghina Presiden Jokowi

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 15 Mei 2021, 20:20 WIB
Pelaku berhasil diamankan di Supermarket Bintan 21 Tanjungpinang dan selanjutnya di bawa Ke Mapolda Kepri di Batam untuk pemeriksaan lebih...
Dok. akun IG @basukibtp

Birgaldo Sinaga, Kader Militan NasDem, Meninggal Dunia

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 15 Mei 2021, 18:49 WIB
Pria yang juga pegiat media sosial itu meninggal di Rumah Sakit Awal Bros Batam, karena terpapar covid-19 lebih dari sepekan...
Antara

Tanpa Amandemen UUD, Prabowo Disebut Capres Terkuat 2024

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 15 Mei 2021, 18:30 WIB
Cerita menjadi berbeda jika MPR melakukan amandemen UUD 1945 tentang masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Sebab, pasangan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Toleransi tak Pernah Putus di Adonara

Bencana membuat masyarakat Adonara semakin rukun. Ramadan lebih mempersatukan mereka.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya