Berita Terbaru Komnas HAM Hari Ini

Hendardi Kritik Komnas HAM, YLBHI: Apa Mungkin Karena Dia Pansel Capim KPK?

YLBHI mengaku heran dengan kritik yang dituduhkan Hendardi kepada Komnas HAM. Ia menilai Hendardi tidak memahami konteks yang dibicarakannya.

Setara Institute Kritik Komnas HAM terkait TWK Pegawai KPK

Hendardi menyebut persoalan alih status ASN pegawai KPK itu merupakan ranah tata usaha negara serta administrasi sehingga bukan wilayahnya Komnas HAM. 

Rekomendasi Komnas HAM Soal TWK Berlebihan

"Apakah harus Presiden yang harus menyelesaikan? Jadi menurut saya ini berlebihan," kata pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad

Komnas HAM Sebut TWK KPK Melanggar HAM, Minta Presiden Ambil Alih

Setidaknya, Komnas HAM mencatat ada 11 hak yang dilanggar dalam pelaksanaan TWK yakni hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak bebas dari diskriminasi, hak kebebasan beragama

Komnas HAM: Kepolisian Paling Banyak Diadukan Masyarakat Sepanjang 2020

Sepanjang tahun 2020, Komnas HAM mencatat institusi kepolisian menjadi yang paling banyak diadukan masyarakat dengan jumlah 758 pengaduan.

Komnas HAM: Kepolisian Paling Banyak Diadukan Masyarakat Sepanjang 2020

"Pihak yang paling banyak diadukan adalah kepolisian 758 kasus, korporasi 455 kasus, dan pemda 276 kasus," kata Ahmad Taufan

Mahfud MD: Pemerintah tidak akan Mengintervensi Komnas HAM

Menko Polhukam menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong Komnas HAM untuk bekerja independen sesuai dengan kewenangannya.

Polri Instansi Paling Banyak Diadukan Melanggar HAM

Setelah instansi Bhayangkara, kata dia, Komnas HAM menerima aduan dari masyarakat terhadap korporasi sebanyak 455 pengaduan dan pemerintah daerah 276 pengaduan.

Kejaksaan Agung Banyak Hutang Kasus HAM Berat

DRAMA bolak balik berkas kasus dugaan pelanggaran HAM berat antara pihak Kejaksaan Agung dan Komnas HAM, dinilai Kontras Kejagung memang tidak ingin menindaklanjuti laporan Komnas Ham.

Komnas HAM Dorong Kepolisian Lindungi Jurnalis

Terkait pengungkapan dan langkah cepat pengungkapan kasus penembakan wartawan Mara Salem Harahap oleh Kepolisian Republik Indonesia, Taufan mengapresiasinya.

Ketua Komnas HAM Apresiasi Polri Ungkap Kasus Pembunuhan Jurnalis

penyidik secara marathon melakukan pendalaman terhadap berbagai temuan di TKP hingga kasusnya benar-benar terungkap secara jelas

BKN Ungkap Alasan Hasil TWK Cuma Bisa Dibuka dengan Putusan Pengadilan

Pembukaan informasi itu hanya bisa dilakukan oleh perintah pengadilan. Jika tidak ada perintah pengadilan, Dinas Psikologi AD dan BNPT akan disalahkan.

Komnas HAM akan Panggil BIN dan BNPT soal Polemik TWK

Anam mengatakan Komnas HAM sudah melayangkan surat undangan permintaan keterangan untuk Badan Intelijen Strategis TNI, BNPT, dan BIN

Kepala BKN Ungkap Dokumen TWK Rahasia Ketetapan TNI dan BNPT

Sejumlah pegawai KPK yang tak lolos TWK sebelumnya meminta hasil lengkap tes tersebut tetapi tak kunjung mendapat kejelasan.

Kepala BKN Jelaskan TWK Pegawai KPK ke Komnas HAM

Dia juga menjelaskan alasan BKN menggunakan instrumen tes Indeks Moderasi Bernegara atau IMB-68 milik Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat.

Pakar Hukum: Soal TWK KPK itu Amanat UU Tidak Puas Gugat ke PTUN

LULUS tidaknya seorang pegawai dalam TWK adalah hal yang wajar, yang terpenting adalah KPK melakukan TWK sudah sesuai dengan aturan hukum.

Komnas HAM Panggil Kepala BKN

"Pemanggilan tersebut diharapkan dapat melengkapi keterangan yang telah diberikan mengenai duduk permasalahan sehingga membuat terangnya peristiwa."

Kehadiran Pimpinan KPK ke Komnas HAM Niat Baik Luruskan Soal TWK

PAKAR Hukum Pidana Prof Romli Atmasasmita menilai kedatangan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Komnas HAM merupakan niat baik menjelaskan soal TWK.

Eks Pimpinan KPK Jelaskan Isu Taliban ke Komnas HAM

Salah satu eks pimpinan kpk, M Jasin, mengungkapkan isu Taliban di KPK terkait pihak yang taat aturan dan kode etik, serta tidak mau dipengaruhi pihak luar.

Diperiksa Komnas HAM, Jasin: Pemberhentian Tidak Punya Dasar Hukum

Pemberhentian pegawai hanya bisa dilakukan antara lain atas dasar pelanggaran etik dan disiplin atau meninggal dunia.

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

Trump dan Dunia di Tepi Jurang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia