Kamis 12 Agustus 2021, 13:39 WIB

Polri Instansi Paling Banyak Diadukan Melanggar HAM

Mediaindonesia | Politik dan Hukum
Polri Instansi Paling Banyak Diadukan Melanggar HAM

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik

 

KETUA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan instansi yang paling banyak diadukan oleh masyarakat sepanjang tahun 2020.

"Kepolisian adalah instansi yang paling banyak diadukan masyarakat dengan 758 aduan," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Jakarta, Kamis.

Setelah instansi Bhayangkara, kata dia, Komnas HAM menerima aduan dari masyarakat terhadap korporasi sebanyak 455 pengaduan dan pemerintah daerah 276 pengaduan.

Komnas HAM secara keseluruhan menerima 2.841 pengaduan terhitung Januari hingga Desember 2020. Dari jumlah itu, yang paling banyak diadukan oleh masyarakat menyangkut hak atas kesejahteraan dengan 1.025 kasus.

Kemudian hak atas keadilan 887 kasus dan hak atas rasa aman 179 pengaduan. Selama lima tahun terakhir, tren pengaduan yang masuk ke Komnas HAM fluktuatif.

Pada 2016 Komnas HAM mendata setidaknya ada 7.183 berkas pengaduan yang masuk dari masyarakat. Jumlah itu turun menjadi 5.387 pengaduan pada tahun 2017.

Baca juga: Hukuman Joko Tjandra Dipangkas, Jaksa Ajukan Kasasi

Selanjutnya pada tahun 2018 pengaduan masyarakat naik menjadi 6.098 dan kembali turun menjadi 5.314 kasus pada periode tahun  2019. Terakhir, pada tahun 2020 pengaduan dari masyarakat turun menjadi 4.794 kasus.

Untuk diketahui, katanya, dalam satu kasus yang ditangani oleh Komnas HAM bisa terdiri atas  satu hingga beberapa berkas pengaduan.

Pengaduan tersebut diterima atau ditampung oleh Komnas HAM melalui kantor yang terletak di Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat maupun di lima kantor Perwakilan Komnas di Indonesia.

Selama pandemi COVID-19 terdapat perbedaan signifikan pada metode dan jumlah konsultasi masyarakat yang masuk ke Komnas HAM. Sepanjang tahun  2019 Komnas HAM menerima 347 konsultasi melalui sambungan telepon, sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 278 konsultasi.

Pada tahun 2019 jumlah masyarakat yang berkonsultasi langsung ke Komnas HAM sebanyak 541 konsultasi dan pada tahun 2020 turun menjadi 206 konsultasi. Penurunan tersebut karena adanya pembatasan pertemuan tatap muka guna menghindari paparan COVID-19.

"Namun, pengaduan via surat elektronik terjadi peningkatan signifikan," ujar dia.(Ant/OL-4)

Baca Juga

ANTARA/Dhemas Reviyanto

PDIP Undang Erick Thohir Ke Sekolah Partai, Bicara Soal Pilpres 2024?

👤Widhoroso 🕔Senin 17 Januari 2022, 20:55 WIB
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengundang Menteri BUMN Erick Thohir ke Gedung Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta...
Antara

Hasto Ungkap Kehadiran Erick Thohir di Sekolah Partai PDIP

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 17 Januari 2022, 20:00 WIB
Bagi Hasto, kesuksesan Erick, Teten, dan Siti dalam menjalankan program kerja memberikan catatan baik pemerintahan...
MI/Susanto

PPP : RUU TPKS akan Diusulkan Menjadi Inisiatif DPR Besok

👤Indriyani Astuti 🕔Senin 17 Januari 2022, 18:12 WIB
Achmad Baidowi menegaskan mayoritas fraksi di DPR telah menyampaikan sikap bahwa RUU TPKS akan disahkan di sidang paripurna...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya