NEWSTICKER

Hati-Hati Sikapi Tawaran Investasi Microsoft

Hiperkolesterol Bisa Perparah Gejala Menopause

UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah

Kolaborasi Pesan Kemanusiaan dan AI Berbuah Apresiasi

Ini Ciri-Ciri Ibu Hamil yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental

Komnas HAM Serahkan Rekomendasi TWK ke Jokowi

Candra Yuri Nursalam

01/9/2021 14:41

Komnas HAM Serahkan Rekomendasi TWK ke Jokowi — Komnas HAM(Ilustrasi)

KOMISI Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) telah menyerahkan temuannya soal tes wawasan kebangsaan (TWK) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Temuan itu diserahkan ke Kepala Negara pekan lalu.

"Tinggal menunggu respons Presiden," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara melalui keterangan tertulis, Rabu (1/9).

Beka mengatakan Komnas HAM juga meminta waktu Jokowi untuk menjelaskan temuannya secara langsung. Menurut Bela, pihaknya harus tatap muka dengan Kepala Negara untuk menjelaskan dugaan maladimistrasi TWK.

Baca juga : Wakil Ketua MPR: Toleransi Keberagaman Harus Terus Dipupuk dan Dilestasrikan

"Supaya bisa menjelaskan secara lengkap temuan dan rekomendasi yang ada," ujar Beka.

Sebelumnya, MK memutuskan pelaksanaan TWK sah secara konstitusional. Permohonan gugatan terkait gugatan TWK ditolak karena dinilai tidak berlandaskan hukum.

Putusan MK mengartikan pelaksanaan TWK di KPK tidak ada kesalahan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Putusan itu juga menegaskan pegawai yang tidak menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena gagal dalam TWK tidak melanggar hukum. (OL-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Baharman

Berita Lainnya

Sebut Pernyataan Fadli Zon tidak Tepat, Komnas HAM: Ada Bukti Pemerkosaan Massal Mei 1998
17/6/2025 10:09
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon soal pemerkosaan massal Mei 1998 tidak tepat.
Selidiki Dugaan Pelanggaran, Komnas HAM Cek Aktivitas PT Gag Nikel
16/6/2025 19:09
KETUA Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pihaknya akan mengecek langsung aktivitas tambang nikel Raja Ampat yang dilakukan PT Gag Nikel di Pulau Gag, Papua Barat Daya.
Izin Tambang PT Gag Nikel belum Dicabut, Bagaimana Sikap Komnas HAM?
13/6/2025 13:52
KOMNAS HAM menilai penambangan nikel di enam pulau di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, seharusnya tidak dilakukan. Mengingat, keenam pulau tersebut berada di pulau kecil.
Komnas HAM: Pulau-Pulau Raja Ampat Harusnya tak Digunakan untuk Tambang
13/6/2025 13:32
Enam pulau tersebut masuk dalam kategori pulau-pulau kecil yang seharusnya tidak digunakan untuk aktivitas pertambangan
Komnas HAM: Tambang Nikel Raja Ampat Timbulkan Pelanggran HAM
13/6/2025 12:30
KETUA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengatakan aktivitas tambang nikel Raja Ampat, Papua, telah menimbulkan pelanggaran HAM.
Komnas HAM Desak Kejagung Usut Tuntas 13 Kasus Pelanggaran HAM Berat
12/6/2025 15:18
Komnas HAM mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera menuntaskan 13 kasus pelanggaran HAM berat
4 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Daftar Seleksi Capim
15/7/2024 13:35
SEBANYAK empat mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendaftar calon pimpinan (capim) Lembaga Antikorupsi untuk periode 2024-2029.
Anies Berencana Gandeng Eks Pegawai KPK yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan
07/12/2023 15:40
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berencana menggandeng mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
KIP Tolak Gugatan Mantan Pegawai KPK Soal TWK
27/7/2022 12:26
"Hal ini kembali menegaskan bahwa pengelolaan data dan informasi terkait pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN telah sesuai mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang berlaku."
KPK Hormati Laporan HAM AS Soal TWK dan Lili Pintauli
18/4/2022 12:31
"Berbagai dialektika dan diskursus ini, kami menyakini sebagai langkah penguatan pemberantasan korupsi demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,"
Eks Pegawai Gugat KPK dan Presiden Jokowi Terkait TWK
02/3/2022 13:28
Gugatan Ita terdaftar dengan nomor perkara: 46/G/TF/2022/PTUN.JKT. Sementara itu, gugatan Hotman terdaftar dengan nomor perkara: 47/G/TF/2022/PTUN.JKT.
44 Eks Pegawai KPK Dilantik Jadi ASN Polri saat Peringatan Hari Antikorupsi
08/12/2021 15:17
Bagi Yudi, pelantikan 44 eks pegawai KPK bertepatan dengan Hari Antikorupsi menjadi momentum untuk memberikan bakti terbaik kepada bangsa dan negara dalam hal pemberantasan korupsi.

LOAD MORE

Opini

Seni Mendengarkan di Era Digital
17/6/2025 08:00
Desain Pendidikan Profesi Guru
17/6/2025 05:00
Selaraskan Kurikulum, Pengajaran, dan Penilaian demi PM
16/6/2025 05:10

LOAD MORE

Kolom Pakar

Petualangan Netanyahu Membahayakan Dunia
16/6/2025 05:00
Fatamorgana Sawit Indonesia Emas 2045
09/6/2025 05:00
Feminisme Pancasila: Paham Lokal Nusantara
02/6/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
26/11/2023 23:37

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved