Kamis 12 Agustus 2021, 18:13 WIB

Komnas HAM: Kepolisian Paling Banyak Diadukan Masyarakat Sepanjang 2020

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Komnas HAM: Kepolisian Paling Banyak Diadukan Masyarakat Sepanjang 2020

Dok MI
Ahmad Taufan Damanik

 

KOMNAS HAM sepanjang 2020 menerima 2.841 aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM. Sepanjang tahun itu, Komnas HAM mencatat institusi kepolisian menjadi yang paling banyak diadukan masyarakat. "Pihak yang paling banyak diadukan adalah kepolisian 758 kasus, korporasi 455 kasus, dan pemerintah daerah 276 kasus," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2020, Kamis (12/8).

Dari total 2.841 aduan tersebut, yang paling banyak diadukan yakni hak atas kesejahteraan 1.025 kasus, hak atas keadilan 887 kasus, dan hak atas rasa aman 179 kasus. Melalui fungsi mediasi, lanjut Ahmad Taufan, Komnas HAM sepanjang 2020, melakukan mediasi sengketa yang melibatkan perusahaan/korporasi sebanyak 35 kasus, pemerintah daerah sebanyak 15 kasus, dan BUMN/BUMD sebanyak 7 kasus.

Dari klasifikasi hak yang diduga dilanggar, kasus pelanggaran hak kesejahteraan menempati urutan pertama sebanyak 69 kasus, disusul dengan kasus dugaan pelanggaran hak atas kebebasan pribadi sebanyak 4 kasus. Komnas HAM menyampaikan sepanjang 2020 pandemi covid-19 menjadi ancaman bagi pemenuhan dan perlindungan HAM khususnya hak atas kesehatan dan hak atas hidup. Di tahun ini, tantangan pemenuhan HAM juga diperkirakan masih akan terhambat akibat pandemi.

"Situasi pemajuan dan penegakan HAM pada 2021 juga masih akan mendapatkan banyak tantangan, terutama oleh karena situasi pandemi covid-19 di mana hak asasi manusia dibatasi untuk kepentingan kesehatan dan keselamatan publik. Kemampuan keuangan negara juga tergerus untuk penanganan pandemi, sehingga pemenuhan hak asasi manusia juga akan terhambat," jelas Taufan.

Terkait penyelidikan pelanggaran HAM berat, Komnas HAM menyatakan terus mendorong dan berkoordinasi dengan Jaksa Agung mengenai tindak lanjut 12 kasus yang telah selesai diselidiki.

Komnas juga masih terus mencari dan mengusulkan format terbaik langkah penyelesaian kasus-kasus tersebut secara menyeluruh sesuai prinsip dan norma-norma HAM. Koordinasi secara intensif juga dilakukan bersama dengan Menko Polhukam Mahfud MD. (OL-8)

 

 

 

Baca Juga

Ist

Wasekjen Golkar : Pengamat Tidak Bisa Bedakan Acara Nikah dan Acara Partai

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 23 Januari 2022, 18:58 WIB
Sekelas Ray Rangkuti yang katanya pengamat politik, hanya karena Anies Baswedan diundang acara pernikahan anak pengurus Golkar lantas...
DOK Biro Pers/Setpres/Lukas.

Pemindahan Pusat Pemerintahan masih Dikaji

👤M Ilham Ramadhan Avisena 🕔Minggu 23 Januari 2022, 17:15 WIB
Pemindahan IKN juga tidak terlepas dari pemindahan ASN sebagai pegawai yang bekerja di instansi pemerintah...
Antara/Muhammad Adimaja.

ISESS: Arteria Dahlan tidak Berhak Punya Pelat Nomor Polisi

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 23 Januari 2022, 16:25 WIB
Ia juga menilai Arteria sebagai anggota DPR tak layak melakukan pembohongan kepada publik terkait penggunaan pelat palsu untuk...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya