Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Setidaknya, Komnas HAM mencatat ada 11 hak yang dilanggar dalam pelaksanaan TWK yakni hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak bebas dari diskriminasi, hak kebebasan beragama
Sepanjang tahun 2020, Komnas HAM mencatat institusi kepolisian menjadi yang paling banyak diadukan masyarakat dengan jumlah 758 pengaduan.
"Pihak yang paling banyak diadukan adalah kepolisian 758 kasus, korporasi 455 kasus, dan pemda 276 kasus," kata Ahmad Taufan
Menko Polhukam menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong Komnas HAM untuk bekerja independen sesuai dengan kewenangannya.
Setelah instansi Bhayangkara, kata dia, Komnas HAM menerima aduan dari masyarakat terhadap korporasi sebanyak 455 pengaduan dan pemerintah daerah 276 pengaduan.
DRAMA bolak balik berkas kasus dugaan pelanggaran HAM berat antara pihak Kejaksaan Agung dan Komnas HAM, dinilai Kontras Kejagung memang tidak ingin menindaklanjuti laporan Komnas Ham.
Terkait pengungkapan dan langkah cepat pengungkapan kasus penembakan wartawan Mara Salem Harahap oleh Kepolisian Republik Indonesia, Taufan mengapresiasinya.
penyidik secara marathon melakukan pendalaman terhadap berbagai temuan di TKP hingga kasusnya benar-benar terungkap secara jelas
Pembukaan informasi itu hanya bisa dilakukan oleh perintah pengadilan. Jika tidak ada perintah pengadilan, Dinas Psikologi AD dan BNPT akan disalahkan.
Anam mengatakan Komnas HAM sudah melayangkan surat undangan permintaan keterangan untuk Badan Intelijen Strategis TNI, BNPT, dan BIN
Sejumlah pegawai KPK yang tak lolos TWK sebelumnya meminta hasil lengkap tes tersebut tetapi tak kunjung mendapat kejelasan.
Dia juga menjelaskan alasan BKN menggunakan instrumen tes Indeks Moderasi Bernegara atau IMB-68 milik Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat.
LULUS tidaknya seorang pegawai dalam TWK adalah hal yang wajar, yang terpenting adalah KPK melakukan TWK sudah sesuai dengan aturan hukum.
"Pemanggilan tersebut diharapkan dapat melengkapi keterangan yang telah diberikan mengenai duduk permasalahan sehingga membuat terangnya peristiwa."
PAKAR Hukum Pidana Prof Romli Atmasasmita menilai kedatangan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Komnas HAM merupakan niat baik menjelaskan soal TWK.
Salah satu eks pimpinan kpk, M Jasin, mengungkapkan isu Taliban di KPK terkait pihak yang taat aturan dan kode etik, serta tidak mau dipengaruhi pihak luar.
Pemberhentian pegawai hanya bisa dilakukan antara lain atas dasar pelanggaran etik dan disiplin atau meninggal dunia.
‘’Kami digali beberapa informasi untuk pengambilan keputusan Komnas HAM. Informasi digali dari berbagai angle,’’ kata mantan Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin
Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam sebelumnya menyebut keterangan pimpinan komisi antirasuah yang diwakili Nurul Ghufron tak bisa mengklarifikasi semua pertanyaan.
Padahal TWK itu adalah instrumen untuk melaksanakan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, sesuai amanat UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved