Selasa 19 Oktober 2021, 19:10 WIB

Komnas HAM: Lamanya Masa Tunggu Hukuman Mati jadi soal Serius HAM

Mediaindonesia | Politik dan Hukum
Komnas HAM: Lamanya Masa Tunggu Hukuman Mati jadi soal Serius HAM

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Komisioner Pengkajian dan Penelitian Mohammad Choirul Anam

 

ANGGOTA bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam, mengatakan masa tunggu hukuman mati yang terlalu lama bagi terdakwa adalah persoalan serius untuk dituntaskan dalam konteks hak asasi manusia.

Menurut dia dalam webinar “Masa Tunggu Hukuman Mati: Menunggu Grasi atau Eksekusi”, Jakarta, hari ini, lamanya masa tunggu terdakwa hukuman mati adalah bagian dari praktik yang melanggar konvensi anti-penyiksaan, terlebih ketika terminologinya diperluas ke ranah psikologi karena masa tunggu hukuman mati yang lama ini dapat berdampak menyerang psikologi para terdakwa.

Ia juga membagikan hasil riset Komnas HAM pada 2019 yang menunjukkan banyaknya terdakwa hukuman mati masih menunggu masa eksekusinya, bahkan di atas 20 tahun.

“Yang menunggu masa eksekusi mati di atas 20 tahun angkanya 5 orang,” kata dia.

Baca juga: Kapolri: Jangan Ragu Pecat Anggota yang Melanggar!

Selain itu, tercatat sejumlah 25 orang telah menantikan eksekusi mati lebih dari 15 sampai 20 tahun di penjara. Ada 38 orang terdakwa menunggu selama lebih dari 10 hingga 15 tahun. Kemudian untuk masa tunggu di atas lima hingga 10 tahun, ada 88 orang.

Oleh karena itu, dalam webinar yang diselenggarakan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat untuk menyoroti ketidakpastian hukum seorang terdakwa di antara menunggu eksekusi mati atau diberi grasi, dia mengatakan, Komnas HAM secara tegas menolak hukuman mati. Mereka juga menilai tindakan itu tidak dapat diterapkan di Indonesia.

Menurut dia, ada beberapa langkah yang lebih penting untuk dilakukan terkait penghukuman.

Misalnya, dalam konteks kasus penyalahgunaan narkotika sebagai ranah yang paling banyak menjatuhkan hukuman mati, dia berpendapat, langkah hukum seperti membongkar jaringan dan merampas semua harta benda terdakwa lebih penting untuk dilakukan.

Sementara terkait penindakan kasus korupsi, dimintainya pertanggungjawaban terdakwa, transparansi penyelesaian perkara, bahkan perbaikan tata kelola negara lebih bermanfaat untuk dilakukan daripada hukuman mati.(OL-4)

Baca Juga

Dok. Istimewa

Kiai Muda Suarakan Penguatan Solidaritas NU

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 05 Desember 2021, 16:11 WIB
NU saat ini menghadapi tantangan solidaritas...
Antara

Langkah Kejagung Tuntaskan Kasus Indosat Dapat Dukungan

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 05 Desember 2021, 15:13 WIB
Dengan Indosat membayar uang pengganti ke negara dan mengoperasikan IM2, justru akan membantu Indosat untuk dapat mengembalikan uang...
ANTARA FOTO/Reno Esnir

Ditegur Jokowi, Polri Imbau Ormas Taati Peraturan

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 05 Desember 2021, 13:19 WIB
Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono meminta ormas agar tidak membuat keributan serta tidak melanggar aturan atau hukum yang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya