Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mempertanyakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memilih 30 September untuk memberhentikan para pegawai yang tak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK). Komnas meminta agar jangan sampai ada pengenalan stigma baru terhadap para pegawai.
"Kalau dipilih dengan sengaja 30 September dan seandainya ini dengan sengaja membangunkan imajimasi kesejarahan kita bahwa pada 30 September ada peristiwa dan itu identik dengan PKI, betapa mesin stigma itu menjadi sesuatu yang sangat bahaya di negeri ini," kata komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW), Minggu (19/9).
Menurutnya, ada dua momen dipilih KPK yang kental bernuansa simbolik. Momen pertama ialah pelantikan para pegawai yang lolos TWK pada 1 Juni lalu bertepatan Hari Lahir Pancasila. Sementara itu, untuk pemberhentian pegawai KPK memilih 30 September yang selama ini identik dengan peristiwa 1965.
"Yang memprihatinkan sebenarnya kenapa dipilih 1 Juni dan sekarang dipilih 30 September. Waktu 1 Juni kami tanya apa ini ada kaitannya dengan isu stigma Taliban, diakui ya. Pertanyaan berikutnya kalau kami punya kesempatan lagi pasti akan kami tanya kenapa yang dipilih 30 September padahal sebelumnya dikatakan 1 November," kata Anam.
Baca juga: Ombudsman Harap Presiden Perhatikan Rekomendasi Alih Status Pegawai KPK
Komnas HAM mengkhawatirkan pemilihan 30 September tersebut mengenalkan stigma baru dengan membangkitkan imajinasi publik terkait PKI. Menurut Anam, stigmatisasi amat berbahaya karena kerap menjadi dasar untuk berbagai diskriminasi.
"Apakah pemilihan 30 September itu juga mengintroduksi satu stigma berikutnya? Kalau mengintroduksi stigma berikutnya betapa bahayanya," ujar Anam.
KPK sebelumnya mengumumkan total 56 pegawai yang tak lolos TWK akan diberhentikan dengan hormat per 30 September 2021. Keputusan itu resmi diumumkan pimpinan KPK dalam konferensi pers, Rabu (15/9) lalu. Keputusan pemecatan itu lebih cepat dari rencana sebelumnya 1 November. Namun, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan tak ada percepatan dalam pemberhentian itu dan undang-undang hanya mengatur jangka waktu paling lama.
"Tidak ada istilah percepatan atau perlambatan. Sesuai keputusan saja. Putusannya keluar 9 September (putusan MA) dan 31 Agustus (putusan MK), ya harus kita laksanakan," ujar Firli.(OL-2)
Putusan MK ini menjadi representasi kehadiran negara dalam pemenuhan hak hidup dan hak atas kesehatan yang lebih baik bagi petugas pemilu.
Komnas HAM mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan lokal
Pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta buruknya pelayanan kepolisian kepada masyarakat merupakan fakta yang dirasakan publik.
Komnas HAM mencatat bahwa institusi Polri menjadi institusi yang paling banyak diadukan dalam dugaan praktik penyiksaan sepanjang periode 2020 hingga 2024.
Hasil rekomendasi Komnas HAM sudah diterima oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej pada Jumat (20/6).
Komnas HAM juga melakukan kajian yang mengungkap bahwa PRT masih hidup tanpa kepastian kerja, perlindungan hukum, dan jaminan kerja yang manusiawi.
TAHUN 2025 menjadi saksi meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara global, termasuk di Indonesia. 42% perusahaan mengurangi jumlah pegawai.
Anggota Komisi III DPR RI meminta kepolisian bergerak cepat menangani kasus dugaan penganiyaan yang dilakukan bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur.
Dinas Komunikasi, Persandian dan Informatika (Diskominfo) Kota Cilegon menggelar Sosialisasi E-Presensi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon pada Jumat (25/10)
Percakapan kedua pegawai Indomaret itu seputar seks. Meski disampaikan sembari bercanda, namun perkataan tersebut justru menyulut emosi pelaku.
Rotasi dan mutasi pegawai di lingkup Pemkab Cianjur didasari kebutuhan organisasi.
Sebab, hak penuh atas jaminan sosial bisa menjadi jaring pengaman terhadap risiko kecelakaan kerja maupun meninggal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved