Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah meminta kepolisian bergerak cepat menangani kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur. Peristiwa itu diduga terjadi Oktober 2024 dan korban yang merupakan pegawai toko tersebut telah melapor ke polisi.
“Kasus itu sudah dua bulan lalu dan sudah dilaporkan ke polisi. Kami minta polisi bergerak cepat memproses hukum," tegas dia Senin (16/12).
Ia menegaskan tidak ada warga negara yang kebal hukum. Sebab, dalam video yang beredar terduga pelaku penganiayaan memaki karyawannya dan menyebut dirinya kebal hukum.
Penganiayaan itu, menurut Abdullah sudah beberapa kali terjadi sehingga polisi tidak boleh diam. Ia mendorong proses hukum dilakukan segera. Abdullah juga mengatakan ada unsur penghinaan yang dilakukan terduga pelaku. Sebab, pegawai toko roti itu dimaki dengan kata miskin.
"Jelas itu sebuah penghinaan dan merendahkan martabat seseorang," ujar Abdullah.
"Hukum harus ditegakkan untuk semua orang. Sebab, semua orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum," imbuhnya.
Ia menegaskan, kasus kekerasan itu menjadi pelajaran khususnya pengusaha dan pemilik usaha agar tidak berlaku arogan kepada karyawannya seperti adanya ancaman, intimidasi, paksaan, apalagi penganiayaan.
"Jangan ada ancaman penahanan gaji, apalagi penganiayaan terhadap karyawan, seperti yang dilakukan anak bos toko roti di Cakung," tegasnya. (H-3)
Hasil kajian juga menyebutkan bahwa kekerasan dalam bentuk verbal dan psikis/emosi adalah bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak dengan disabilitas.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melontarkan kecaman keras atas insiden kekerasan yang menimpa dr. Syahpri Putra Wangsa, Sp.PD, di RSUD Sekayu
Pasukan Garda Nasional mulai terlihat berpatroli di Washington DC, sehari setelah perintah Presiden AS Donald Trump.
Hasanuddin mengatakan lingkungan militer memang keras. Namun, sejak 1974 telah dikeluarkan instruksi yang melarang hukuman fisik berupa pemukulan atau penyiksaan.
Wali Kota Washington DC, Muriel Bowser, akan berupaya menjaga kepercayaan warga di tengah pengerahan aparat federal
Pentingnya sinergi antara perguruan tinggi dan LLDIKTI dalam mengawal kasus kekerasan di kampus.
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja kontrak untuk jangka waktu tertentu.
PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang juga sering disebut P3K, merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
TAHUN 2025 menjadi saksi meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara global, termasuk di Indonesia. 42% perusahaan mengurangi jumlah pegawai.
Dinas Komunikasi, Persandian dan Informatika (Diskominfo) Kota Cilegon menggelar Sosialisasi E-Presensi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon pada Jumat (25/10)
Percakapan kedua pegawai Indomaret itu seputar seks. Meski disampaikan sembari bercanda, namun perkataan tersebut justru menyulut emosi pelaku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved