Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Basri Baco mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang telah melantik sebanyak 2.703 orang Tahap I 2024 sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dengan rincian formasi guru sebanyak 304 orang, tenaga kesehatan 61 orang, dan formasi tenaga teknis sebanyak 2.338.
Dalam hal ini, kata Baco, pengangkatan status hukum menjadi PPPK tersebut sudah lama dinantikan oleh masyarakat DKI Jakarta. Khususnya untuk tenaga pendidik yang sudah lama menyandang status honorer.
“Kita berterima kasih dan mengapresiasi langkah-langkah pak gubernur dalam rangka percepatan kepastian hukum terhadap para teman-teman yang sudah dinyatakan lulus tapi enggak dilantik-lantik,” ujar Baco di Gedung DPRD DKI Jakarta (22/8).
Pengangkatan PPPK tersebut, sambung Baco, dapat mematik pegawai lebih semangat dalam bekerja. Terlebih memiliki kepastian hukum yang jelas dan tepat.
Apalagi, kata Baco, terdapat oknum yang memanfaatkan situasi sebagai perantara (calo) dengan meminta sejumlah uang untuk meloloskan sebagai pegawai PPPK.
“Jadi, langkah ini (pelantikan PPPK)sudah tepat,” ungkap Baco.
Dengan demikian, Baco berharap, Pemprov DKI Jakarta juga segera melakukan hal serupa terhadap pegawai nonASN yang bekerja di dinas-dinas lain.
Tujuannya agar para pegawai memiliki status dan kepastian hukum yang jelas.
“Mudah-mudahan juga bisa berlaku, berjalan di tempat-tempat lain,” pungkas dia. (Far/M-3)
GUBERNUR NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkap potensi dampak serius terhadap sekitar 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov NTT.
Kementerian Agama menegaskan bahwa pihaknya terus memperjuangkan guru madrasah swasta agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
Agus menilai, prioritas pengangkatan ASN seharusnya diberikan kepada sektor yang lebih krusial bagi hajat hidup masyarakat.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengangkat PPPK dari SPPG tahap 2 sebanyak 32.000 formasi dari SPPG, Komisi IX DPR RI minta MBG berdampak
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan akan mengangkat pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 sebanyak 32.000 formasi
mendukung gagasan agar Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dikembangkan dan dikuatkan untuk menghidupkan perekonomian rakyat yang riil.
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menyoroti kondisi tata kota di Kalideres dan Cengkareng, Jakarta Barat, yang dinilai semakin semrawut.
Regulasi ini nantinya tidak hanya menjamin kuantitas pangan, tetapi juga kualitas nutrisi yang diterima masyarakat.
Benny mengamini bahwa genangan air kerap mengendap di sepanjang jalan layang karena penyumbatan saluran pembuangan air.
PERSOALAN bau dari fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan di Jakarta Utara masih menjadi perhatian masyarakat.
KETUA Komisi D sekaligus Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menyampaikan duka mendalam atas kejadian meninggal seorang pengemudi usai terjebak macet akibat banjir Jakarta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved