Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
WAKIL Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Basri Baco mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang telah melantik sebanyak 2.703 orang Tahap I 2024 sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dengan rincian formasi guru sebanyak 304 orang, tenaga kesehatan 61 orang, dan formasi tenaga teknis sebanyak 2.338.
Dalam hal ini, kata Baco, pengangkatan status hukum menjadi PPPK tersebut sudah lama dinantikan oleh masyarakat DKI Jakarta. Khususnya untuk tenaga pendidik yang sudah lama menyandang status honorer.
“Kita berterima kasih dan mengapresiasi langkah-langkah pak gubernur dalam rangka percepatan kepastian hukum terhadap para teman-teman yang sudah dinyatakan lulus tapi enggak dilantik-lantik,” ujar Baco di Gedung DPRD DKI Jakarta (22/8).
Pengangkatan PPPK tersebut, sambung Baco, dapat mematik pegawai lebih semangat dalam bekerja. Terlebih memiliki kepastian hukum yang jelas dan tepat.
Apalagi, kata Baco, terdapat oknum yang memanfaatkan situasi sebagai perantara (calo) dengan meminta sejumlah uang untuk meloloskan sebagai pegawai PPPK.
“Jadi, langkah ini (pelantikan PPPK)sudah tepat,” ungkap Baco.
Dengan demikian, Baco berharap, Pemprov DKI Jakarta juga segera melakukan hal serupa terhadap pegawai nonASN yang bekerja di dinas-dinas lain.
Tujuannya agar para pegawai memiliki status dan kepastian hukum yang jelas.
“Mudah-mudahan juga bisa berlaku, berjalan di tempat-tempat lain,” pungkas dia. (Far/M-3)
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja kontrak untuk jangka waktu tertentu.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang juga sering disebut P3K, merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk gaji PPPK masuk dalam dokumen RPJMD
Penegasan ini disampaikan Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulsel, Dr. Setiawan Aswad, usai mengikuti Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulsel terkait RPJMD, Jumat malam (18/7/2025).
DPRD DKI Jakarta mengusulkan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) maupun madrasah masuk ke dalam pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Rencana pengalihan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Diharapkan Madrasah Aliyah Negeri Islam Cendikia dapat menampung peserta didik yang tidak bisa masuk sekolah negeri karena keterbatasan kuota.
Jika dibuka sampai malam, harus disiapkan keamanan dan kenyamanan di Taman Margasatwa Ragunan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved