Berita Terbaru Gbhn Hari Ini

PDIP Sebut GBHN untuk Kesinambungan Pembangunan

Meskipun saat ini sudah ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional, Masinton menyampaikan itu akan sangat tergantung dengan visi-misi Presiden terpilih

Golkar Belum Tentukan Sikap soal GBHN

Fraksi Golkar, lanjutnya, baru akan menentukan sikap setelah pimpinan baru MPR menggelar rapat terkait dengan dokumen rekomendasi kebijakan dari MPR periode sebelumnya.

Tantangan Bangsa Bertambah, Perlu Reformulasi GBHN

Perlu pembangunan yang terencana dan terintegrasi dari pusat hingga daerah.

Pembahasan GBHN Tinggal Dua Opsi

Ketua Fraksi PPP MPR Arwani Thomafi mengatakan hal itu pada diskusi bertajuk Haluan Negara sebagai Pedoman Pembangunan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, kemarin.

GBHN tidak Harus Formal

POLITIKUS senior Partai Golkar Akbar Tandjung menilai Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak perlu ditetapkan secara formal melalui Ketetapan MPR RI.

Hidupkan GBHN akan Mengancam Demokrasi

Jika GBHN dimunculkan kembali, akan menimbulkan efek pada pilpres. Presiden pun tidak akan berkampanye menyampaikan visi dan misinya.

Fondasi Berbangsa Jangan Berubah

Dalam sejarah bangsa Indonesia, empat kali pergantian konstitusi, tetapi mukadimahnya tidak berubah.

PPP: Isi GBHN Harus Berbeda Dari yang Dulu

Hal yang menjadi irelevan pada sistem demokrasi Indonesia saat ini, kata Arsul, ialah pada pembangunan jangka pendek lima tahunan.

Golkar: Perlu Kajian Mendalam untuk Hidupkan GBHN

Sebab, saat ini Indonesia menggunakan sistem demokrasi presidensialisme, di mana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.

JK: Dengan Adanya GBHN, Capres tak Perlu Buat Program Kerja

Untuk mengaktifkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) akan berdampak kepada calon presiden yang tidak memiliki program kerja.

Ketua MPR: Konstitusi Harus Ikuti Perkembangan Zaman

Zulhas menyinggung tentang pentingnya sistem perencanaan pembangunan nasional melalui Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam peringatan Hari Konstitusi.

Pengamat: Penghidupan GBHN Langkah Politik Pramagtis PDIP

Ray menilai gagasan yang digulirkan PDIP tersebut memiliki dasar kepentingan politik yakni mampu mengontrol siapapun presiden terpilih nanti untuk mengikuti 'aturan' PDIP sendiri.

Gagasan Menghidupkan GBHN Dinilai Sebagai Ide Usang

Upaya menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak layak diwujudkan.

Zulhas Pastikan GBHN Dibahas MPR Periode Berikutnya

Ketua MPR, Zulkifli Hasan, mengatakan sistem pembangunan nasional model Garis Besar Haluan Negara (GBHN) akan dibahas lebih lanjut oleh anggota MPR periode berikutnya.

Fadli Zon: Perlu Kajian Mendalam Terkait GBHN

Wakil Ketua DPR dari Gerindra, Fadli Zon, mengungkapkan wacana amendemen UUD 45 merupakan hal yang positif, khususnya dalam mengembalikan dan memperbaiki naskah asli UUD 45 secara lengkap.

GBHN Jangan Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebaiknya tidak dikaitkan dengan menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara

GBHN Jangan Jadi Komoditas Politik

Perlu dicermati secara saksama, menghidupkan GBHN itu untuk kepentingan rakyat atau cuma kepentingan segelintir elite.

Menakar Kepentingan Rakyat jika UUD 1945 Diamendemen

Pada 1998, kita mengandemen UUD 1945 setelah melengserkan rezim otoriter Soeharto.

PDIP: Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945 Disepakati DPR dan DPD

Wacana amendemen UUD 1945 tersebut sebelumnya telah disepakati oleh seluruh pimpinan fraksi di MPR termasuk DPD di dalamnya.

Seni Mendengarkan di Era Digital

Desain Pendidikan Profesi Guru

Selaraskan Kurikulum, Pengajaran, dan Penilaian demi PM

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting