Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Gagasan Menghidupkan GBHN Dinilai Sebagai Ide Usang

Insi Nantika Jelita
16/8/2019 18:16
Gagasan Menghidupkan GBHN Dinilai Sebagai Ide Usang
Ilustrasi(MI/ROMMY PUJIANTO)

GAGASAN soal menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dikritisi oleh sebagian pihak. Salah satunya dari Direktur Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif, Veri Junaidi, yang menganggap gagasan tersebut tidak layak di wujudkan kembali.

"Apakah memang GBHN digunakan saat ini? Menurut saya tidak. Itu gagasan sudah usang. Konstitusi itu haluan negara kita, mengatur banyak hal tentang negara, jangankan soal hukum dan politik, soal ekonomi sudah diatur dalam Undang-Undang negara," ujar Veri saat mengisi diskusi 'Amandemen Terbatas Versi PDIP' di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta, Jumat (16/8).

Selain itu, kata Veri, Undang-Undang telah mengatur sistem perencanaan Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dimana ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). RPJP memiliki rentang waktu selama 20 tahun, sedangkan RPJM memiliki rentang waktu yang lebih singkat, yaitu selama 5 tahun. Sehingga, menurutnya tidak ada alasan kuat menghidupkan kembali GBHN.

Baca juga: GBHN Jangan Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Isu lainnya yang disoroti Veri, ialah soal menjadikan MPR lembaga lembaga tertinggi. Pengembalian wewenang itu dilakukan dengan mengamendemen UUD 1945. Nantinya, presiden dipilih oleh MPR tersebut. Hal itu yang ditentang Veri.

"Kalau memang presiden dipilih lewat MPR itu sama saja dengan menyandera presiden pilihan rakyat. Tidak ada lagi pemilihan langsung. Jokowi sendiri mengatakan dia lahir dari produk pemilu langsung," jelas Veri.

Veri kemudian menilai bahwa bergulirnya isu GBHN karena ada kepentingan tertentu untuk Pemilu 2024. Dimana seharusnya, ajang pemilu menjadi udara segar perpolitikan bangsa dengan mencalonkan kader terbaik pilihan masyarakat.

"Tidak ada alasan apapun mendorong perubahan sistem itu. Apa alasanya kuatnya? Ini bukan isu tunggal, ada runtutan yang dirancang untuk 2024 nanti. Dimana presiden bisa dikontrol oleh segelintir pihak. Mari kita kawal terus isu ini," tandas Veri. (OL-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akhmad Mustain
Berita Lainnya