Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
WAKIL Ketua DPR dari Gerindra, Fadli Zon, mengungkapkan wacana amendemen UUD 45 merupakan hal yang positif, khususnya dalam mengembalikan dan memperbaiki naskah asli UUD 45 secara lengkap. Dalam hal ini, mulai dari pembukaan, batang tubuh, hingga penjelasan.
"Selama ini penjelasan itu dalam amendemen 1999-2001 itu dibuang penjelasannya. Padahal, penjelasan itu penting, terutama terkait dengan ideologi ekonomi kita. Di dalam penjelasan itu, jelas sekali termaktub ideologi ekonomi kita dan ada upaya mengubah itu agar kita mengarah ke liberalisasi," tutur Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).
Baca juga: PDIP Jamin Amendemen tak Ubah Mekanisme Pilpres
Ia juga memandang amendemen tersebut harus dapat menyelesaikan masalah yang ada, bukan didasari oleh kepentingan sesaat maupun kepentingan kelompok. Amendemen, menurutnya harus betul-betul mampu mengatasi masalah institusional yang saat ini menjadi persoalan.
Dalam kaitan tersebut, Fadli mengutarakan kesepahamannya atas pengaktifan kembali GBHN. Namun, ia memberikan catatan bahwa hal tersebut harus dibahas secara mendalam karena jika tidak, bisa memberikan implikasi yang panjang dan mengubah berbagai hal positif yang sudah ada saat ini.
"Itu bagus, karena semacam panduan nasional yang menurut saya menjadi pegangan bagi seorang presiden," imbuhnya.
Baginya semangat untuk membicarakan konstitusi sah sah saja dilakukan dan sangat memungkinkan. Terlebih selama ini masyarakat sudah merasakan langsung dampak positif dari sejumlah amendemen, misalnya saja pembatasan masa tugas presiden dan pemilihan langsung.
"Pemilu langsung dan masyarakat sudah merasakan keterlibatan langsung dalam pemilu, itu jangan dikembalikan lagi kepada MPR. Artinya, tidak semua harus kembali total, tetapi kita kaji yang mendalam," pungkas Fadli. (OL-6)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat, Benny K Harman merespons wacana amendemen UUD 1945. Benny menjelaskan wacana amendemen kelima muncul dari hasil evaluasi oleh badan pengkajian MPR.
MOMENTUM Agustus 2023 perlu diingat sebagai waktu negara ini telah dijalankan selama 21 tahun berdasarkan konstitusi hasil amendemen.
Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan dan tindakan penyelenggara negara.
WAKIL Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan mengatakan, saat ini MPR RI sedang menggulirkan sistem perencanaan pembangunan model GBHN
Rektor Unkris Dr.Ir Ayub Muktiono M SIP berpendapat seharusnya ada penataan yang lebih beradab untuk keanggotaan dalam MPR.
Pemilihan presiden secara langsung yang merupakan tonggak pertama reformasi harus tetap dipertahankan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved