Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Fraksi Partai Golkar di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zainudin Amali menyatakan pihaknya belum menentukan sikap soal rencana amandemen terbatas UUD 1945 mengenai penghidupan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Ia mengatakan masih menunggu diskusi dengan pimpinan MPR yang baru dilantik.
"Nanti akan diskusikan dengan pimpinan MPR yang baru. Fraksi-fraksi ingin melihat arah kebijakannya seperti apa ke depan," ujarnya Amali saat dihubungi, Jumat (4/10).
Fraksi Golkar, lanjutnya, baru akan menentukan sikap setelah pimpinan baru MPR menggelar rapat terkait dengan dokumen rekomendasi kebijakan dari MPR periode sebelumnya.
"Baru setelah itu kami akan rapatkan di fraksi dan tentukan sikap," ucapnya.
Ditanyai mengenai kabar yang menyebut rencana MPR mengamandemen UUD 1945 secara terbatas dan memasukan GBHN merupakan hasil kesepakatan antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Zainuddin mengaku tidak tahu-menahu.
"Saya belum mendengar itu," tandasnya. (OL-8)
Jamiluddin menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dengan bersikap tegas terhadap usulan tersebut.
Ketahanan energi dan hilirisasi sebagai pilar strategis transformasi ekonomi nasional.
usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapimnas I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen
Arah pembangunan ke depan harus seiring dengan penataan ulang kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air.
Gagasan koalisi permanen ini merupakan transformasi pola kerja sama politik.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mencopot Musa Rajekshah (Ijeck) dari jabatan Ketua DPD Golkar Sumatera Utara (Sumut).
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat, Benny K Harman merespons wacana amendemen UUD 1945. Benny menjelaskan wacana amendemen kelima muncul dari hasil evaluasi oleh badan pengkajian MPR.
MOMENTUM Agustus 2023 perlu diingat sebagai waktu negara ini telah dijalankan selama 21 tahun berdasarkan konstitusi hasil amendemen.
Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan dan tindakan penyelenggara negara.
WAKIL Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan mengatakan, saat ini MPR RI sedang menggulirkan sistem perencanaan pembangunan model GBHN
Rektor Unkris Dr.Ir Ayub Muktiono M SIP berpendapat seharusnya ada penataan yang lebih beradab untuk keanggotaan dalam MPR.
Pemilihan presiden secara langsung yang merupakan tonggak pertama reformasi harus tetap dipertahankan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved