Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Golkar, TB Ace Hasan Syadzily, menilai usulan amendemen terbatas untuk menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) perlu dikaji secara mendalam.
Sebab, saat ini Indonesia menggunakan sistem demokrasi presidensialisme, di mana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
Baca juga: JK: Dengan Adanya GBHN, Capres tak Perlu Buat Program Kerja
"Rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden karena visi dan misi yang ditawarkan kepada rakyat. Tentu visi dan misi Presiden terpilih dalam pilpres langsung ini menjadi acuan rakyat dalam menjalankan pemerintahannya," tutur Ace saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (18/8).
Pemilihan Presiden yang dilakukan secara langsung tersebut, kata Ace, merupakan semangat reformasi yang menghendaki kedaulatan berada di tangan rakyat. Pun bila GBHN itu akan dihidupkan kembali, maka aspek aspek reformasi tersebut harus dipertimbangkan pula.
"Harus ada kesesuaian antara semangat presidensialisme dengan semangat kedaulatan rakyat itu," ujar Ace.
Golkar, imbuh Ace, mempertimbangkan banyak hal dalam menyikapi isu tersebut.
"Terutama semangat reformasi yang mengutamakan semangat demokrasi yang berbasiskan pada kedaulatan rakyat," tandasnya. (OL-6)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat, Benny K Harman merespons wacana amendemen UUD 1945. Benny menjelaskan wacana amendemen kelima muncul dari hasil evaluasi oleh badan pengkajian MPR.
MOMENTUM Agustus 2023 perlu diingat sebagai waktu negara ini telah dijalankan selama 21 tahun berdasarkan konstitusi hasil amendemen.
Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan dan tindakan penyelenggara negara.
WAKIL Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan mengatakan, saat ini MPR RI sedang menggulirkan sistem perencanaan pembangunan model GBHN
Rektor Unkris Dr.Ir Ayub Muktiono M SIP berpendapat seharusnya ada penataan yang lebih beradab untuk keanggotaan dalam MPR.
Pemilihan presiden secara langsung yang merupakan tonggak pertama reformasi harus tetap dipertahankan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved