Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
Namun, sejauh ini Baleg telah sepakat untuk tetap menggunakan nama Cipta Kerja sebagai judul RUU omnibus law tersebut.
"Sementara menggunakan judul RUU dari pemerintah. Nanti ketika pembahasan tidak sesuai dengan judul, bisa disesuaikan."
Pemberontakan PKI mengancam ideologi Pancasila hingga memicu terbitnya Tap MPRS No XXV/1996. Ketentuan itu selayaknya dijadikan konsiderans.
Masukan dari pakar secara terbuka diharapkan akan dapat membuat publik paham akan pentingnya RUU Cipta Kerja segera diselesaikan.
Meski bukan solusi tunggal, RUU Cipta Kerja dapat menjadi modal perbaikan ekonomi Indonesia secara menyeluruh.
Baleg tidak pernah membatasi atau menghalangi masyarakat dalam proses pembahasan RUU Ciptaker.
Baleg berdalih bukannya tidak mau melibatkan publik, namun setiap rapat memiliki aturan dan mekanisme sendiri.
Meski serikat buruh kerap mengemukakan penolakan terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja, hasil survei menunjukkan pendapat berbeda.
Di tengah suara sumbang meminta penundaan pembahasan RUU Ciptaker, Baleg berjanji akan transparan dalam pembahasan
Pendapat beberapa Anggota DPD, khususnya yang disampaikan oleh anggota Komite III yang menuntut RUU ini ditunda patut disayangkan.
Baleg dan pemerintah sepakat melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja. Namun, perlu penyesuaian pascapandemi covid-19.
NasDem mengusulkan klaster ketenagakerjaan dipisahkan dari omnibus law investasi.
Meski begitu, proses penyelesaian RUU Cipta Kerja tetap berjalan. Dalam waktu dekat, Baleg akan menjadwalkan rapat dengan pihak pemerintah.
Badan Legislasi (Baleg) DPR akan melakukan rapat untuk menentukan kelanjutan RUU Ketahanan Keluarga
Baidowi menyebut, RUU itu masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 sesuai dengan prosedur perundangan berdasarkan pendapat akhir fraksi-fraksi di DPR.
Badan Legislatif menyatakan finalisasi RUU Omnibus Law yang ditetapkan dalam Prolegnas Prioritas 2020, tergantung sikap fraksi di DPR.
DPR RI resmi mengesahkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020, yang mencakup tiga Rancangan Undang-Undnag (RUU) Omnibus Law.
Baleg DPR RI akan mengurangi jumlah Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Pembahasan bersama Kemenkumham dan DPD akan menetapkan jumlah pasti Prolegnas.
Dengan adanya BPLN, akan bisa terdata dengan baik pasal apa saja yang perlu masuk omnibus law dan mana yang tidak.
Pengesahan daftar Prolegnas dilakukan dalam Sidang Paripurna Penutupan Masa Sidang I Tahun 2019-2020, di Jakarta, kemarin.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved