Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
KALANGAN aktivis dan masyarakat sipil mengkritisi rapat Badan Legislasi (Baleg) RI terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja via aplikasi Zoom yang dinilai tertutup.
Salah satunya, karena kalangan aktivis tidak diizinkan bergabung dalam aplikasi Zoom.
Wakil Ketua Baleg, Achmad Baidowi, menjelaskan Baleg bukannya tidak mau melibatkan publik dalam pembahasan. Namun, setiap rapat telah memiliki aturan dan mekanisme sendiri.
Baca juga: Bahas RUU Cipta Kerja Saat Pandemi, DPR Tuai Kritik
"Fasilitas Zoom itu buat peserta rapat. Kalau mau mengikuti jalannya rapat secara terbuka bisa melalui saluran tv parlemen atau media sosial DPR. Jika rapatnya tertutup tentu tidak bisa," ujar Baidowi dalam keterangan resmi, Rabu, (22/4).
Lebih lanjut, dia mengatakan dalam rapat secara langsung di ruangan pun yang boleh berpendapat hanya peserta rapat. Peserta lain hanya bisa melihat dan memantau jalannya rapat.
"Jika rapat fisik di ruangan yang duduk di meja dengan mikrofon kan cuma peserta rapat. Di luar peserta rapat tidak boleh mengakses mikrofon dan bisa memantau via balkon, jika rapatnya terbuka. Jika rapatnya tertutup, ya tidak bisa masuk ke ruangan. Substansinya kan sama saja," pungkas Baidowi.
Baca juga: Isi RUU Cipta Kerja Banyak Disorot, Yasonna Sebut Ada Salah ketik
Baidowi mengungkapkan Baleg telah menyiapkan agenda untuk melakukan uji publik guna menjaring aspirasi dan masukan terkait RUU Cipta Kerja.
"Jika ada aspirasi yang ingin disampaikan silahkan saja bersurat ke Baleg. Sehingga nanti bisa diundang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Nanti dalam RDPU tentu perwakilan yang diundang bisa menyampaikan pendapatnya," tutupnya.(OL-11)
(Baleg) DPR RI Bob Hasan menyebut surat usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming, belum memiliki dasar hukum.
Supratman menuturkan proses pembentukan undang-undang harus melalui mekanisme politik dengan persetujuan berbagai partai politik khususnya yang berada di legislatif.
INDONESIA merupakan negara dengan jumlah koperasi terbanyak di dunia. Perkembangan jumlah koperasi dan anggota koperasi dari 2013 hingga 2018 mengalami peningkatan signifikan.
PERGUARUAN tinggi dipastikan hanya menerima manfaat dari pengelolaan hasil tambang. Sementara, pengelolaannya bakal diserahkan kepada BUMN, BUMD dan swasta yang ditunjuk pemerintah
MESKI terus diganjal DPR selama 20 tahun, satu-satunya solusi pengesahan UU PPRT juga ada di tangan DPR.
KETUA Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa pihaknya berencana membentuk Undang-Undang (UU) Politik dengan menggunakan metode Omnibus Law.
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved