MPR DPR Perlu Pertimbangkan Penolakan Publik Soal RUU HIP

WAKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid, menyebutkan DPR harus memerhatikan betul kontroversi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang berkembang di masyarakat.

Hidayat menuturkan bahwa Baleg DPRRI harus secara demokratis memperhatikan suara rakyat tersebut. Kalau RUU HIP itu tetap akan dibahas, alasan utamanya ialah dalam rangka melaksanakan aspirasi Rakyat.

"Selain itu Baleg juga perlu melakukan perombakan yang mendasar dalam batang tubuh maupun naskah akademiknya," ujar Hidayat, dalam keterangannya, Selasa, (16/6).

Lebih lanjut, Hidayat mengatakan bahwa ketika FPDIP sebagai pengusul awal RUU tersebut berubah sikap dengan menerima TAP MPRS XXV/1966 dan mengusulkan ideologi-ideologi lainnya, serta penghapusan pasal 7 soal Trisila dan Ekasila, maka seharusnya naskah akademik dan draft RUU juga perlu dibuat ulang serta diubah secara mendasar.

"Karena adanya perubahan yang mendasar pada konsideransnya, yang tentunya juga berimplikasi kepada landasan yuridis dan landasan sosiologis akibat reaksi penolakan dari banyak pihak, maka seharusnyalah bila RUU HIP ini ditarik terlebih dahulu oleh Baleg," ujar Hidayat.

Hidayat mengatakan draft dan naskah akademik RUU HIP harus disiapkan ulang naskah dan diperbaiki kontennya. (A-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Dwi Tupani