Jaga Stabilitas Pangan Jelang Puasa, BI Jabar Gelar Pasamoan Agung

KANTOR Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat menggelar Pasamoan Agung: High Level Meeting (HLM TPID-TP2DD), di Kabupaten Kuningan, Kamis (5/2).

Pertemuan yang dihadiri pemerintah provinsi dan kepala daerah dari seluruh Jawa Barat ini menjadi ruang konsolidasi untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok terutama jelang Ramadan dan Idul Fitri 2026.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Muhamad Nur memastikan pihaknya ingin menjamin masyarakat agar saat menjalani ibadah keagamaan tersebut harga-harga pangan terjangkau dan tersedia.

Baca juga : Bank Indonesia Tahan Suku Bunga Acuan di 3,5%

"Kami ingin harga pangan yang terjangkau, pasokan yang aman, serta masyarakat mendapatkan layanan publik yang makin mudah dan transparan," katanya.

Dia menambahkan, pengendalian inflasi tidak hanya berbicara angka, tetapi menyangkut daya beli masyarakat dan keberlanjutan usaha kecil. Berdasarkan evaluasi, tekanan inflasi pada periode Ramadan-Idul Fitri cenderung meningkat.

"Terutama pada komoditas pangan strategis seperti aneka cabai, bawang, daging dan telur," tambah Nur.

Baca juga : Hadapi Lebaran 2021, BI Kalteng Siapkan Rp3,35 Triliun

Oleh karena itu, penguatan langkah antisipatif perlu dilakukan lebih dini melalui kolaborasi lintas instansi dan pemerintah daerah.

Lebih lanjut, dia menambahkan, sepanjang awal 2026 ini inflasi Jawa Barat relatif terjaga. Bahkan, terjadi deflasi seiring normalnya permintaan pasca perayaan Natal 2025 dan tahun baru.

"Juga dipengaruhi mulai masuknya masa panen. Kondisi ini menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas harga ke depan, dengan tetap mewaspadai risiko cuaca ekstrem dan gangguan distribusi," tandasnya.

Melalui komitmen sinergi dalam Pasamoan Agung ini, pihaknya optimistis dapat menghadapi Ramadan dan Idul Fitri 2026 dengan kondisi ekonomi yang lebih tangguh. "Juga berdaya tahan dengan tetap berpihak pada masyarakat," lanjut dia.

Kepala daerah harus aktif

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan meminta bupati dan wali kota untuk aktif memantau langsung harga dan ketersediaan bahan pokok.

Dia berharap gejolak terkait pangan di masyarakat bisa langsung teratasi. "Ketersediaan harus tercukupi, harga harus stabil."

Erwan khawatir gejolak yang terjadi bisa menimbulkan inflasi di masyarakat. Untuk itu, kepala daerah harus aktif dalam mengantisipasi cuaca ekstrem yang saat ini terjadi.

"Jangan sampai kondisi cuaca mengganggu pasokan. Makanya harus terus berkolaborasi denga BMKG, BPBD, bagaimana dengan cuaca beberapa hari ke depan. Sehingga pasokan pokok bisa berjalan baik," katanya.

Untuk diketahui, dalam Pasamoan Agung ini disepakati delapan langkah nyata berbasis kebutuhan masyarakat, yakni:
1. Penguatan pemantauan harga dan pasokan secara real time,
2. Penguatan koordinasi lintas sektor antar provinsi, kabupaten/kota, dan mitra strategis seperti Satgas Pangan, Bulog, dan pelaku usaha,
3. Optimalisasi operasi pasar dan pasar murah yang tepat sasaran dan penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar,
4. Peningkatan komunikasi efektif kepada masyarakat,
5. Memperkuat koordinasi dengan BMKG dan BPBD untuk mengantisipasi risiko pasokan dan distribusi,
6. Mengoptimalkan cadangan pangan pemerintah daerah,
7. Meningkatkan seluruh aspek dalam penilaian TP2DD melalui kebijakan sinergi fiskal pusat dan daerah, serta
8. Mengoptimalkan implementasi Kartu Kredit Indonesia.

Pada sisi lain, digitalisasi daerah terus dipercepat sebagai alat untuk memudahkan hidup masyarakat sekaligus mendukung akselerasi pendapatan pemerintah daerah.

Perluasan transaksi non-tunai pada penerimaan dan belanja pemerintah daerah, termasuk optimalisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) diarahkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi layanan publik.