Headline

BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.

DPRD Cianjur Prihatin Kasus Keracunan MBG, Minta Pemerintah Tegas Terhadap Vendor

Benny Bastiandy
29/1/2026 21:46
DPRD Cianjur Prihatin Kasus Keracunan MBG, Minta Pemerintah Tegas Terhadap Vendor
Sejumlah pelajar korban keracunan MBG di Cianjur mendapat perawatan di puskesmas(MI/BENNY BASTIANDY)

DPRD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menyayangkan program makan bergizi gratis (MBG) tercoreng terjadinya kasus dugaan keracunan. Ironisnya, dalam waktu hampir bersamaan, kasus dugaan keracunan di Cianjur terjadi di beberapa lokasi dengan jumlah korban mencapai ratusan orang.

Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Metty Triantika, mengaku ptrihatin atas insiden dugaan keracunan terhadap para pelajar yang diduga berasal dari hidangan MBG. Bahkan, data dan informasi yang diterimanya, jumlah pelajar yang menjadi korban pada peristiwa itu mencapai 273 orang.

"Kami tentu prihatin atas insiden itu, terutama kepada anak-anak saya, para pelajar yang harus menjadi korban dugaan keracunan. Sangat miris mendapati informasi ini," ujarnya, Kamis (29/1).

Kasus dugaan keracunan diduga akibat menu MBG di Kabupaten Cianjur terjadi di Kecamatan Kadupandak dan Cikalongkulon pada hari yang sama. Di Kecamatan Kadupandak terdapat puluhan pelajar yang harus mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan.

Sementara di Kecamatan Cikalongkulon, jumlah pelajar yang menjadi korban dugaan keracunan menu MBG mencapai ratusan orang. Mereka merupakan pelajar pada jenjang PAUD, SD, dan MTs.

"Kejadian seperti ini jangan sampai terulang," tegas legislator Fraksi Partai Golkar itu.

Metty mengatakan masih menunggu informasi hasil Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Jawa Barat terhadap sampel makanan yang diperiksa. Jika hasilnya terbukti ada kelalaian dari pihak vendor atau penyedia, dia meminta pemerintah mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bersangkutan.

"Apabila terbukti ada unsur kelalaian, pemerintah harus berani menutup operasional dapurnya," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur, Rian Purwawiwitan, juga merekomendasikan agar pemerintah bisa tegas mengambil sikap apabila ada SPPG yang mengabaikan prosedur higienitas pada pelaksanaan program MBG. Politikus PDI Perjuangan ini pun meminta agar pemerintah daerah kembali mengevaluasi menyeluruh terhadap program MBG di Kabupaten Cianjur.

"Kami prihatin, kasus dugaan keracunan kembali terjadi di Cianjur. Sejatinya, pemerintah segera mengevaluasi," tandasnya.

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya

Bisnis

Wisata
Kuliner