Jawa Barat Tingkatkan Target Pendapatan Daerah mencapai Rp30,1 Triliun

BEBAN fiskal yang harus dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2026 ini tergolong berat. Untuk itu, Gubernur Dedi Mulyadi mematok target pendapatan sebesar Rp30,1 triliun.

"Pendapatan normal Jawa Barat di angka Rp26,9 triliun. Tahun ini, kami optimistis dan akan berinovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga bisa mencapai Rp30,1 triliun," tutur KDM.

Salah satu sumber pendapatan berasal dari pajak kendaraan bermotor. Jika secara nasional, pajak kendaraan bermotor turun hingga 11%, di Jawa Barat hanya turun 2,19%.

Baca juga : Dongkrak PAD, Pemkab Pangandaran akan Bangun Beach Club di Pamugaran

"Tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan meningkat. Pada 2025 ada kenaikan wajib pajak sebanyak 1,3 juta. Angka kepercayaan publik meningkat karena rakyat melihat pajak mereka digunakan untuk membangun jalan, drainase, PJU, hingga trotoar,” ujar Dedi.

Pendapatan lain berasal dari penagihan kurang salur dana bgi hasil. Pemerintah pusat sudah mengakui adanya piutang dana bagi hasil sebesar Rp1,22 triliun ke Jawa Barat.

Langkah lain yang dilakukan Pemprov Jabr ialah melakukan restrukturisasi cicilan utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Rp560 miliar per tahun menjadi sekitar Rp300 miliar.

Baca juga : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Cianjur Capai 99%

BUMD

Sementara itu, KDM juga akan menggenjot pendapatan dari pengelolaan aset negara yang dikelola oleh BUMD.

Dedi menyoroti sejumlah aset besar seperti Bandung Giri Gahana (BGG) Golf yang pembayarannya tidak sesuai kontrak, serta kinerja PT Jasa Sarana (Jaswita) yang minim memberikan deviden meskipun mengelola aset triliunan rupiah.

"Opsi terakhir ialah mengajukan pinjaman ke Kementerian Keuangan melalui PT SMI sebesar Rp1 triliun hingga Rp2 triliun. Tenornya harus selesai sebelum masa jabatan gubernur berakhir pada 2030," tandasnya.

Dedi juga menegskan akan melakukan audit ketat terhadap pekerjaan para kontraktor. Inspektorat sudah ditugaskan untuk melakukan audit dan review fisik terhadap seluruh pekerjaan di lapangan.

“Kita membayar berdasarkan prestasi kerja yang dibuat, bukan berdasarkan kontrak. Jika volume atau kualitasnya kurang, maka dibayar sesuai hasil audit,” tegas Dedi.

Pada kesempatan yang sama, dia memastikan program pembangunan sekolah, irigasi, dan infrastruktur jalan tetap berjalan. Termasuk merapikan batas-batas wilayah Jawa Barat dengan provinsi tetangga seperti Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah untuk meningkatkan estetika dan ekonomi pariwisata.