Refleksi 2025, Majelis Musyawarah Sunda Dukung Terbitnya UU Sistem Perekonomian Nasional

INDONESIA tidak sedang baik-baik saja. Negeri ini dalam kondisi terancam tenggelam.

Kesimpulan itu mengemuka saat Majelis Musyawarah Sunda (MMS) menggelar refleksi 2025 serta resolusi strategis 2026 sebagai telaah menyeluruh atas dinamika kebangsaan, kebudayaan, dan tata kelola wilayah Sunda Raya.

Diskusi dihadiri sejumlah pakar di Bandung, Selasa (30/12). Di antara mereka ialah Jumhur Hidayat (Dewan Pakar MMS), Pinisepuh MMS Burhanuddin Abdullah, Dindin S Maolani, Indra Perwira, Ahmad Alamsyah Saragih (Pakar Keterbukaan Informasi Publik/Anggota Ombisdman RI 2015-2020), Radhar Tribaskoro (Pakar Politik/Anggota KPU Jabar 2003-2009), dan Yogi Suprayogi (Pakar Kebijakan Publik Unpad/Dewan Pakar MMS) dengan moderator Irwan Natsir (Pemimpin Redaksi Pikiran Rakyat).

Baca juga : Majelis Musyawarah Sunda Gelar Musyawarah Tahunan, Sampaikan Manifesto ke Gubernur Jabar

Refleksi akhir tahun itu juga melibatkan tokoh dari Aceh, Batak, Minang, Manado, Palembang, dan Makassar yang ada di Jawa Barat. Mereka ialah Zulkifli Adam M (Ketua Pembina Aceh Jabar), Pontas Hutagalung (Pembina Batak Jabar/Ex Staff Ahli Kemenhan RI),  Zulkifli Chaniago (Pembina Padang Jabar/Anggota DPRD Jabar), Jesse Monintja (Pembina Menado Jabar/Ex GM.Pertamina), Khairul Subki (Pembina  Palembang Jabar/ex Staff Ahli Rizal Ramli), dan Rum Aly (Tokoh Makassar Jabar/Redaktur Indonesia Raya)

Diskusi ini, menurut Andri P Kantaprawira, Badan Pekerja MMS, mengambil tema Menata Jalan Memecahkan Masalah Bangsa.

"Sampai akhir 2025, kami mengibaratkan Indonesia tenggelam dan air sudah berada di bawah hidung. Kondisi kritis inilah yang harus segera diatasi oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto," ungkap  Andri, mengutip hasil diskusi.

Baca juga : Musyawarah II Majelis Musyawarah Sunda Rumuskan Empat Agenda Strategis untuk KDM

MMS, lanjut dia, melihat kondisi ini masih bisa diperbaiki. Salah satu jalan utama ialah kembali pada UUD 1945, khususnya pasal 33.

Upaya ke arah sana sudah dilakukan. Salah satunya, sejumlah ahli sudah menyusun kertas kerja UU Sistem Perekonomian Nasional.

"Kertas kerja itu sudah ada di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). MMS mendesak Bappenas segera menggulirkan kertas kerja itu secara transparan kepada masyarakat untuk menjadi diskursus," tambah Andri.

Jawa Barat butuh keadilan fiskal

Secara khusus MMS juga mendiskusikan masa depan Jawa Barat. Kebutuhan mendesak provinsi ini ialah mendapatkan keadilan fiskal.

"Jawa Barat memberikan sumbangsing terbesar untuk pendapatan negara secara nasional. Tapi, anggaran yang dikembalikan ke Jawa Barat lebih kecil dibandingkan daerah lain, seperti Jawa Timur," jelas Andri.

Kondisi itu terjadi karena jumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat lebih sedikit dibandingkan Jawa Timur. Meskipun, jumlah penduduk di Jabar lebih besar.

Untuk itu, MMS meminta Pemprov Jawa Barat memperjuangkan upaya membuka moratorium pemekaran daerah. Jawa Barat harus memiliki daerah otonom baru, sehingga pembangunan dan keadilan fiskal bisa diraih.

Refleksi 2025

Sementara itu, Jumhur Hidayat, Dewan Pakar MMS, mengatakan, tahun 2025 banyak anomali praktek negara. Di antaranya,  BUMN harus jualan properti yang menjadi ranah swasta.

Sebaliknya swasta menggarap tambang bernilai triliunan rupiah yang seharusnya menjadi domain pemerintah.

"Saya lihat juga ada gap execution Presiden Prabowo, apa yang diinginkan ternyata di lapangan belum sepenuhnya ideal," katanya.

Pada kesempatan itu, Pinisepuh MMS Burhanuddin Abdullah mengatakan, Indonesia kekurangan sumber daya mumpuni dalam mewujudkan semua visi ideal.

"Kita perlu minimal 30% sarjana, sedangkan sekarang baru 7%. Kita juga masih nomor 72 dalam global index competitiveness dengan paten baru 84 per 1 juta penduduk. Maka itu, Presiden Prabowo mendirikan sekolah di mana-mana untuk tingkatkan SDM Indonesia," ungkapnya.  

Refleksi MMS juga menyoroti cara negara memandang solidaritas sipil, khususnya dalam situasi krisis dan bencana terbaru. Dalam pengalaman global, solidaritas warga justru menjadi aset demokrasi, bukan ancaman bagi negara.

“Negara yang percaya diri tidak takut dibantu rakyatnya sendiri. Dalam setiap bencana besar, solidaritas sipil justru menjadi penguat legitimasi, bukan pelemah,” kata Andri.

Bencana, menurut MMS, adalah momentum membangun kembali kepercayaan sosial bahwa bangsa ini masih satu komunitas dengan nasib saling terikat. Kedaulatan tidak cukup dinyatakan melalui pidato, melainkan harus dibuktikan melalui kehadiran negara yang nyata di lapangan.

Andri menambahkan, kedaulatan hari ini harus juga dimaknai utuh yakni berdaulat secara ekonomi, berkeadilan secara sosial, dan berkelanjutan secara ekologis. Ketiganya merupakan fondasi persatuan nasional yang melampaui batas suku, wilayah, dan kelompok keumatan.

“Rakyat tidak membutuhkan retorika. Mereka membutuhkan dapur umum yang berfungsi, pengungsian yang layak, distribusi logistik yang adil, dan kehadiran negara yang bisa dirasakan langsung,” tegasnya.

Refleksi 2025 juga menggarisbawahi bahwa sebelum istilah ekonomi berbagi dan ekonomi sirkular jadi tren global, masyarakat Nusantara telah lama mempraktikkannya. Gotong royong di Jawa, sasi di Maluku dan Papua, subak di Bali, mapalus di Minahasa, serta sistem rantau di Minangkabau menjadi bukti bahwa budaya Nusantara memiliki perangkat ekonomi kolaboratif berakar kuat.

Fase MMS

Secara kelembagaan, MMS memandang tahun 2025 sebagai fase inisiasi revitalisasi peran karena MMS telah berhasil melakukan konsolidasi gagasan melalui penyusunan Policy Brief dan Manifesto Sunda yang komprehensif. 

Namun demikian, organisasi ini juga mengidentifikasi kesenjangan implementasi yang masih signifikan, terutama antara kontribusi ekonomi dan alokasi anggaran untuk Jawa Barat dan Banten yang belum teratasi.

Refleksi menyimpulkan, MMS relatif berhasil pada tahap membangun kesadaran kolektif tetapi masih menghadapi pekerjaan rumah besar pada tahap mobilisasi sumber daya dan eksekusi kebijakan.

 

Resolusi 2026

 

Memasuki 2026, MMS menetapkan sejumlah resolusi strategis. Di antaranya penyelenggaraan Idul Fitri Sa-Tatar Sunda di Jakarta April 2026, dialog rutin mengenai relasi Sunda, masyarakat, dan negara, serta pengoperasionalan Manifesto Sunda dari Musyawarah Tahunan ke-2 November 2025 pada ranah kebijakan.

Pinisepuh MMS Indra Prawira menyebutkan, sebagaimana pemikiran pahlawan nasional asal Sunda Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja, hukum di tahun 2026 harus menjadi pedoman arah pembangunan masyarakat, rekayasa sosial, keadilan dan kemakmuran bersama, serta membangun peradaban baru.

“Agar bangsa ini mampu sejajar bangsa-bangsa lain, untuk itu ketegasan pemerintah menegakkan konstitusi dan perundang-undangan yang berpihak pada rakyat dan negara merupakan kunci negara ini keluar dari berbagai Paradoks Indonesia yang membelitnya,” ujarnya.
 
MMS juga akan mendorong pembentukan Sekretariat Bersama Sunda Raya yang melibatkan Jawa Barat, Banten, dan Daerah Khusus Jakarta guna menyusun Regional Masterplan Sunda Raya dengan fokus penanganan banjir, pengelolaan daerah aliran sungai, dan integrasi transportasi.

Agenda lingkungan juga menjadi pilar utama resolusi 2026 melalui advokasi moratorium alih fungsi lahan, audit lingkungan proyek strategis nasional, serta penguatan perlindungan lahan pertanian dan kawasan resapan air. Sebab, kegagalan mengelola alam sudah mengubah bencana ekologis menjadi krisis legitimasi politik.

Selain itu, MMS akan membentuk Gugus Kerja Keadilan Fiskal bersama komunitas Banten dan Betawi untuk menyusun peta kesenjangan fiskal Sunda Raya serta mendorong revisi kebijakan perimbangan keuangan negara.

Di bidang ekonomi, MMS menargetkan penguatan Ekonomi Juara melalui pengembangan koperasi modern dan jejaring Simpay Saudagar Sunda yang menghubungkan produsen desa dengan pasar perkotaan secara langsung.

“Resolusi 2026 adalah panggilan untuk bekerja lebih terukur, lebih berani, dan lebih kolaboratif. Sunda Raya tidak boleh hanya menjadi identitas kultural, tetapi harus menjadi subjek kebijakan yang adil dan berdaulat,” tandas Andri.