Majelis Musyawarah Sunda Gelar Musyawarah Tahunan, Sampaikan Manifesto ke Gubernur Jabar

PARA pinisepuh dan tokoh Sunda yang tergabung dalam Majelis Musyawarah Sunda (MMS) telah menuntaskan Musyawarah Tahunan ke-II, Sabtu (22/11).

Pada puncak kegiatan itu, MMS menyampaikan Manifesto MMS yang diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Sate.

Acara penyerahan dokumen Manifesto disaksikan sejumlah tokoh penting seperti Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiagus, Pangkogabwilhan I Letnan Jenderal TNI Kunto Arief, Pinisepuh I MMS Burhanudin Abdullah, Pinisepuh Nu'man Abdul Hakim, Pinisepuh Taufikurahman Ruki, Pinisepuh MMS Laksamana (Purn) Ade Supandi, Sekda Jabar Herman Suryatman, Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya, dan PJ Gubernur 2023-2025 Jabar Bey Machmudin.

Baca juga : Musyawarah II Majelis Musyawarah Sunda Rumuskan Empat Agenda Strategis untuk KDM

Juga, hadir tokoh Sunda seperti Erry Ryana Harjapamekas, Dada Rosada, Ayi Vivananda, Ernawan S Koesoemaatmadja, Etty RS, Prof Didin S Damanhuri, Makbul Padmanegara, dan ratusan peserta Musyarawah II MMS dari berbagai elemen masyarakat.

"Manifesto MMS merupakan peta jalan strategis memulihkan martabat dan masa depan Tatar Sunda dalam peradaban Indonesia modern," papar Presidium Pinisepuh MMS Dindin S Maolani.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, seusai menerima Manifesto MMS mengaku mengapresiasi apa yang dilakukan Majelis Musyawarah Sunda.

Baca juga : Bangsa Sunda Perlu Saudagar dan Pembangunan Ekonomi yang Kuat

"Kami mengapresiasi masyarakat yang memberi gagasan dan pemikiran. Ini akan memperkaya khasanah dan rancangan pembangunan yang tengah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat," tandasnya.

Soal pendidikan

Pada kesempatan itu, Pinisepuh I MMS Burhanudin Abdullah, mengingatkn ada beberapa persoalan yang harus dipikirkan bersama oleh orang Sunda. Salah satunya, orang Sunda perlu melakukan introspeksi dan memperbaiki kesalahan guna menaikkan harkat dan derajatnya.

Soal kedua ialah berupaya meningkatkan jumlah orang Sunda yang punya ilmu pengetahun serta impian yang kuat untuk membangun diri, masyarakat dan bangsa.

"Untuk itu dibutuhkan pendidikan. Tidak perlu seluruh orang Sunda. Cukup 20% orang Sunda jadi sarjana, punya ilmu pengetahuan tinggi, sehingga mampu mewujudkan mimpi membangun daerah dan bangsanya," tandasnya.

Saat ini, lanjut dia, jumlah sarjana di Indonesia maupun Jawa Barat hanya berkisar 7% dari total penduduk. Kondisi ini sangat memprihatinkan, meski Indonesia sudah 80 tahun merdeka.

Untuk itu, Ketua Tim Pakar dan Inisiator Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ini mengingatkan pentingnya melakukan perceptan dalam pendidikan di Jawa Barat.

"Saya menyarankan MMS membuat program terukur, masuk akal, dan bisa dilaksanakan untuk membantu mempercepat para pihak dalam peningkatan pendidikan," jelasnya.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menegaskan MMS merupakan wadah bersama orang Sunda. Sebuah forum yng membahas semua masalah dan persoalan yng dihadapi orang Sunda.

"MMS ialah perkumpulan sosial, budaya dan adat, dengan tujuan merawat budaya dan masyarakat untuk kejayaan indonesia," tandasnya.

Menurut di, orang Sunda bisa punya peran penting di negara dan masyarkaat, jika bisa membangun kepemimpinan kolektif dan kolegial. Tidak hanya kepemimpinan politik, tapi kepimpinan ekonomi, intelektual, sosial dan budaya.

Manifesto

 

Sementara itu, Presidium Pinisepuh MMS Dindin S Maolani menegaskan, persoalan Sunda hari ini tidak dapat lagi dipahami sebagai masalah parsial atau sektoral, melainkan persoalan sistemik dan struktural yang saling mengunci.

“Persoalan Sunda hari ini bukan sekadar daftar keluhan tetapi masalah sistemik yang rumit dan harus diselesaikan melalui kepemimpinan kolektif dan keberanian mengambil keputusan strategis,” kata eks Tenaga Ahli Kejaksaan Agung tersebut.

Menurut advokat senior tersebut, realitas yang dihadapi Sunda Raya mencakup ketimpangan fiskal atas kekayaan alam dan tata ruang. Itu  diekstraksi tanpa kembalian yang adil kepada rakyat, kebudayaan yang terpinggirkan, pendidikan yang tertinggal, ekonomi rakyat yang rapuh penuh kemiskinan, serta kepemimpinan kolektif yang sedang tumbuh namun belum terkonsolidasi.

Di sisi lain, Ketua Panata Gawe MMS Andri Perkasa Kantaprawira mengatakan, MMS menyusun Manifesto diawali rangkaian Sawala Maya I & II secara zoom lalu  musyawarah di Kampus Universitas Padjadjaran pada 15 November lalu.

Prosesnya mencakup pembuatan kajian Policy Brief, Notulensi Rapat Pinisepuh, serta Notulensi Komisi A dan B Panata Pikir, sebagai dasar perumusan langkah konkret dan arah perjuangan jangka manifesto tersebut.

Dari rangkaian rumusan tersebut, MMS menyampaikan empat agenda strategis sebagai Manifesto Peradaban Sunda Raya menuju 2045 sekaligus mendorong agenda besar Indonesia Emas 2045.

Pertama, penguatan jati diri strategi dan pemajuan kebudayaan Sunda. Agenda ini diwujudkan melalui Revolusi Pendidikan Karakter Sunda, Kebijakan afirmatif bahasa dan toponimi, serta Inisiasi Dana Abadi Kebudayaan Sunda Raya.

Kedua, Sunda jeung Sarakan jeung Sunda jang Negara melalui penataan ulang hubungan pusat dan daerah. Agenda ini dilaksanakan melalui Reforma keadilan fiskal nasional, integrasi Sunda Raya melalui konsep Benelux,  Pencabutan moratorium pemekaran CPDOB yang selektif untuk Sunda Raya, serta Peninjauan kembali kebijakan strategis nasional di Tatar Sunda.

Ketiga, prioritas pembangunan dan kesejahteraan. Agenda ini dilakukan melalui Audit sistemik Proyek Strategis Nasional di wilayah Sunda, Reforma agraria kultural dan ekonomi rakyat, serta Pembangunan berbasis data presisi dan Indeks Kesejahteraan Sunda Raya.

Keempat, menciptakan sistem Sunda dan kepemimpinannya. Hal ini dilakukan melalui pembentukan Sunda Leadership Institute, Konsolidasi Fraksi Sunda Raya kepada wakil rakyat asal Jawa Barat Banten dan DKJ di DPR, DPD dan DPRD, Penyusunan Buku Putih Perjuangan Sunda, serta Pengakuan MMS sebagai mitra strategis negara dan daerah.

“Kami menyerukan kebangkitan Sunda Raya melalui empat agenda perubahan agar tanah ini kembali berdiri, bermartabat dengan keadilan fiskal, budaya yang mulia, kesejahteraan rakyat dan kepemimpinan yang terhormat demi masa depan anak cucu,” tandas Dindin.