Headline

Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.

Ono Surono Bantah Punya Bisnis Pertambangan

Bayu Anggoro
17/11/2025 18:10
Ono Surono Bantah Punya Bisnis Pertambangan
Ketua PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono(MI/BAYU ANGGORO)

WAKIL Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, membantah informasi yang menyebut dirinya memiliki bisnis tambang. Kabar tersebut tersiar luas setelah diberitakan salah satu media nasional.

Ono menjelaskan, dirinya tidak tahu menahu ihwal berita dalam video kanal media sosial salah satu media nasional yang menyatakan dirinya memiliki bisnis pertambangan. Berita tersebut merupakan hoaks yang merugikan dan tidak berdasar.

"Itu tidak benar. Sejak lama, saya hanya menggeluti usaha di bidang perikanan, khususnya penyediaan sarana dan prasarana budi daya serta pertambakan," tandasnya, Senin (17/11).

Dia menduga, berita itu muncul setelah adanya kesalahan penggunaan istilah pertambakan yang merujuk pada kolam budi daya ikan, yang diplesetkan menjadi pertambangan, sehingga menjadi distorsi yang menyesatkan.

"Saya yakin 1000% tidak memiliki bisnis pertambangan. Usaha saya sejak muda tidak jauh dari bidang perikanan, tidak ada hubungannya dengan pertambangan. Ini bukan sekadar kesalahan, tapi manipulasi narasi," tegasnya.

Ono meminta pemberitaan klarifikasi dari media nasional tersebut. "Saya meminta untuk menghapus video itu, termasuk YouTube dan media sosial lainnya," kata dia.

Dia menilai tindakan ini bertentangan dengan upaya nasional melawan hoaks dan ujaran kebencian yang selama ini digaungkan pemerintah dan masyarakat.

"Media besar seperti itu seharusnya menjadi teladan, bukan menjadi alat penyebar disinformasi demi klik dan viral. Rakyat berhak mendapatkan informasi yang benar, bukan narasi yang dirancang untuk memicu emosi," tandasnya.

Jika tidak dipenuhi, Ono juga menegaskan siap untuk melakukan langkah lebih lanjut, yakni melaporkan ke Dewan Pers guna mencegah terulangnya praktik serupa di masa depan. Dia menekankan pentingnya akuntabilitas media dalam menjaga integritas informasi publik.

"Kami tidak hanya meminta maaf atau klarifikasi. Kami meminta tindakan nyata, yakni hapus, koreksi, dan jaminan tidak akan terulang," ucap Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat itu.

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya

Bisnis

Wisata
Kuliner