Pengawasan Terhadap SPPG belum Optimal

BADAN Gizi Nasional (BGN) diminta menindaklanjuti temuan 48% keracunan pangan nasional berasal dari program makan bergizi gratis (MBG). Hal ini menjadi pengingat penting yang harus segera diperhatikan.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mengungkapkan BGN tidak boleh tinggal diam terkait temuan tersebut. "Ini alarm serius untuk memperkuat aspek keamanan pangan dan tata kelola pelaksanaan program MBG di lapangan," ujarnya, Jumat (14/11).

Dia menilai, temuan BGN ini harus dilihat sebagai bahan evaluasi bersama. Program MBG memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Karena itu, penting agar pelaksanaannya benar-benar aman dan berkualitas.

Baca juga : Cegah Keracunan MBG, SPPG Baru Diminta Sajikan Makanan Bertahap

Tingginya angka keracunan pangan, tambahnya, menandakan bahwa pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah masih belum optimal.

"Anak-anak penerima MBG adalah kelompok rentan. Oleh sebab itu, standar keamanan pangan di dapur dan dalam proses distribusi harus ketat. Pemerintah daerah dan instansi teknis perlu memastikan dapur yang belum laik segera dibina atau dihentikan sementara," tegasnya.

Netty juga menyoroti pentingnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Program MBG segera difinalisasi dan diimplementasikan. Perpres tersebut akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakkan standar mutu, keselamatan pangan, dan mekanisme pengawasan lintas sektor.

Baca juga : Temuan Soal Keracunan MBG di Jawa Barat, KPAI: SPPG belum Berpengalaman

"Kita harapkan Perpres Tata Kelola MBG segera diimplementasikan agar ada kejelasan aturan dan tanggung jawab antarinstansi. Dengan dasar hukum yang kuat, pemerintah bisa lebih tegas menindak pelanggaran dan mencegah terulangnya kasus serupa," katanya.

Selain pengawasan teknis, Netty menekankan pentingnya edukasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberhasilan program MBG.

"Program MBG adalah tanggung jawab sosial bersama semua elemen pemangku kepentingan untuk mengedukasi kepada pelaksana dan masyarakat perlu diperkuat agar rantai pengawasan berjalan dari bawah," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna menjelaskan, upaya memperkuat keamanan pangan dalam program MBG menjadi fokus utama pemerintah pusat dan daerah. Salah satu aspek penting adalah peran tenaga sanitasi lingkungan sebagai ujung tombak keberhasilan program nasional tersebut.

Dadang menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak bisa dilepaskan dari aspek sanitasi.

"Keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dan distribusi makanan bergizi, tetapi juga oleh kualitas sanitasi, higienitas, dan keamanan pangan yang menyertainya. Program ini menyentuh jutaan anak Indonesia, sehingga tenaga sanitasi lingkungan memegang peran strategis dalam memastikan setiap tahapan, mulai dari pengolahan bahan makanan, penyimpanan, hingga penyajian harus dilakukan dengan standar kesehatan yang tinggi," katanya.