Penjamah Pangan Diwajibkan Miliki Sertifikat Keamanan Pangan

SETIAP penjamah pangan diwajibkan untuk memiliki sertifikat keamanan pangan.
 
“Kebijakan Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), mengamanatkan agar setiap penjamah pangan memiliki sertifikat keamanan pangan,” tutur Wahyu Hidayah, Penjabat (Pj) Sekda sekaligus ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Kuningan, Senin (12/10).

Adanya sertifikat keamanan pangan ini menjadi bagian penting untuk menjamin kualitas layanan gizi bagi anak-anak di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhn Gizi (SPPG) di Kabupaten Kuningan.

“Kami ingin semua pihak yang terlibat di lapangan memahami pentingnya tanggung jawab menjaga kualitas makanan. Satu kesalahan kecil dapat berpengaruh besar terhadap kesehatan anak-anak kita. Karena itu, setiap proses harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan kesadaran,” tutur Wahyu.

Baca juga : Serangga Bisa Jadi Menu MBG untuk Sesuaikan Potensi Daerah

Dia mengingatkan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas penyajian dan keberlanjutan pelaksanaannya.

“Mari kita jadikan pelaksanaan MBG sebagai gerakan moral bersama. Bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan wujud kepedulian sosial dan tanggung jawab bersama terhadap masa depan anak-anak bangsa, khususnya di Kabupaten Kuningan,” tambahnya.

Semangat kolaborasi

Baca juga : Tambahan Rp100 triliun Agar Percepat Capai 82,9 juta Penerima MBG

Wahyu mengapresiasi semua pihak yang telah memfasilitasi pelatihan untuk sejumlah penjamah pangan yang mengolah makanan di dapur MBG. Kerja sama lintas sektor ini merupakan bagian penting dari semangat kolaborasi untuk menyukseskan program pemerintah.

Keberadaan SPPG, lanjut dia, juga memberi dampak sosial dan ekonomi positif bagi masyarakat. Selain memperbaiki asupan gizi anak-anak, program MBG juga membuka lapangan kerja bagi ribuan warga yang terlibat sebagai relawan dan tenaga dapur.

“Saat ini lebih dari 4.000 orang ikut terlibat dalam kegiatan SPPG. Ini menjadi bukti bahwa program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi, tetapi juga turut membantu menurunkan angka pengangguran dan memperkuat ekonomi keluarga,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan,  Edi Martono, menjelaskan pelatihan untuk penjamah makan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh sertifikat keamanan pangan bagi setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan sanitasi dan kebersihan petugas penjamah pangan di SPPG. Setiap peserta diharapkan memahami sekaligus bertanggung jawab terhadap standar higienitas dalam penyajian makanan bergizi,” jelasnya.