BPR Syariah Gelar Rakornas di Bandung, Langkah Awal Menuju Tata Kelola yang Lebih Baik

BANK Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) menghadapi beragam tantangan di masa depan. Untuk itu, BPRS membutuhkan sumber daya manusia yang profesional, kompeten dan amanah.

"Kondisi ekonomi saat ini tidak sedang baik-baik saja. BPRS meski terus berkembang, juga menghadapi tantangan karena meningkatnya BOPO, LDR dan NPL," ungkap Ketua Umum Perhimpunan BPRS Seluruh Indonesia (Himbarsi), Alfi Wijaya, saat membuka Rakornas dan Awards BPRS 2025, di Bandung, Rabu (6/8) sore.

Untuk itu, lanjutnya, ada tiga hal yang harus dilakukan pengelola BPRS, yakni memperbaiki tata kelola, melaksanakan manajemen risiko dan melakukan digitalisasi. Dengan melakukan tiga kunci itu, BPRD akan menjadi tangguh, resilient dan memiliki daya saing untuk berkompetisi.

Baca juga : Kemenag Pertegas Peran BAZNAS dan LAZ dalam Tata Kelola Zakat

Menurut dia, ketiganya bisa berjalan dengan baik, jika BPRS diperkuat oleh SDM yang baik, kompeten, profesional dan amanah. Untuk itu, Himbarsi sebagai organisasi BPRS se Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas SDM BPRS yang ada.

Sampai tahun ini, Indonesia sudah memiliki 173 BPRS yang tersebar di Tanah Air. Dari jumlah itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menutup dua BPRS karena buruknya pengelolaan.

Alfi menambahkan BPRS di Indonesia sudah berkolaborasi menggulirkan produk tabungan bersama Ukhuwah. Sampai saat ini sudah 50 BPRS yang bergabung dengan jumlah dana Rp266,7 miliar, dengan melibatkan 43 ribu penabung.

Baca juga : Forhati Nasional Gelar Seminar Kebangsaan dan Rapat Kordinasi Nasional.

"Tabungan bersama ini menjadi modal untuk membangun interkoneksi bersama. Kita akan segera membangun layanan digital dan mobile banking bersama. BPRS itu perlu jamaah, tidak bergerak sendiri-sendiri," tandasnya.

Rakornas Himbarsi ini diikuti oleh 124 dari total 173 BPR Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan jumlah peserta mencapai 151 orang. Forum dua tahunan ini menjadi wadah penguatan koordinasi dan penyusunan arah kebijakan bersama antar pelaku industri BPR Syariah.

Peran strategis

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank, Lembaga Penjamin Simpanan, Suwani menyatakan BPR Syariah punya peran strategis dalam perekonomian. Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah, BPRS tidak hanya menjalankan fungsi mediasi, tapi juga membawa misi sosial dan nilai luhur Islam.

Melalui prinsip keadilan, transparansi, dan berkelanjutan, lanjut dia, BPRS diharapkan mampu memberi akses keuangan yang inklusif bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan secara formal.

"Hingga Juni 2025, jumlah BPRS di Indonesia ada 173 unit. Jumlahnya memang masih relatif kecil dibandingkan pelaku bisnis lainnya. Tapi, BPRS sangat relevan dalam mendukung inklusi keuangan syariah," tandasnya.

Dia mengingatkan, BPRS harus terus menguatkan tata kelola yang baik. Pasalnya, tata kelola yang lemah akan membuka celah fraud, pelanggaran yang disengaja yang sangat merugikan bank dan membahayakan kelangsungan usaha sebuah BPRS.

"BPRS perlu terus memperbaiki tata kelola. Melakukan digitalisasi merupakan faktor penting untuk memperbaiki tata kelola," tambah Suwandi.

Sementara itu, Ketua Himbarsi Jawa Barat, Roni Fahrulsani mengakui pertumbuhan BPRS dan jumlah nasabahnya di Jawa Barat terus meningkat. Namun, persoalan besar yang terjadi saat ini ialah kredit macet atau NPL yang meningkat.

"Karena itu, BPRS di Jabar melakukan terobosan dengan mengarah pada digitalisasi. Memang berat untuk satu BPRS sendiri, tapi jika guyub, bersinergi dan berkolaborasi, kami yakin bisa melakukan digitalisasi," tandasnya.