Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, memberlakukan aturan masuk sekolah seperti Program Gubernur Jawa Barat untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK.
Kebijakan itu membuat banyak orangtua siswa mengeluh karena dinilai kurang tepat.
Yunyun, 44, warga Cihideung mengatakan, aturan pemberlakukan jam masuk sekolah SD, SMP, SMA dan SMK pukul 06.30 WIB di Kota Tasikmalaya menjadi beban. Beban mereka ialah berbagi waktu dan harus menyiapkan makan pagi.
"Kami memiliki 4 orang anak dan ketiganya sekolah berbeda dengan jarak cukup jauh. Adanya aturan itu menjadi beban bagi keluarga. Memang aturan tersebut bagus dilakukan untuk mendisplinkan anak bangun pagi, tapi untuk sekarang aturan itu kurang tepat diberlakukan. Lebih baik sekolah dimulai pukul 7.00 WIB," katanya, Rabu (30/7).
Sementara, orang tua lainnya, Nunung, 55, warga Salopa mengatakan, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jabar masuk sekolah pukul 06.30 WIB kurang tepat lantaran banyak sekolah lokasinya berjauhan. Dia meminta kebijakan tersebut dipertimbangkan kembali, karena sangat merepotkan orangtua.
"Kami harus mengantar anak ke SD, SMP dengan waktu pukul 06.30 WIB. Jarak dari rumah ke sekolah berjauhan. Keluarga kami tidak ada motor dan angkutan desa tidak melewati sekolah. Jika sekolah mulai pukul 07.00 WIB masih ada waktu untuk menyiapkan makanan bagi anak," tandasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Tedi Setiadi mengatakan, aturan masuk sekolah telah berjalan. Sejauh ini tidak menimbulkan hambatan yang berarti dalam pelaksanaannya.
"Aturan baru itu tidak menimbulkan efek negatif. Semua murid dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK menyesuaikan masuk sekolah. Kami berharap dengan aturan itu anak-anak bisa mendisplinkan diri dengan bangun pagi," paparnya.
TIM gabungan menertibkan bangunan liar yang berdiri di sepanjang bantaran Sungai Citarum khususnya di wilayah RT 01/09 Desa Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Rabu (11/2).
Untuk update terbarunya, di hulu Sungai Cileungsi pada pukul 19.20 WIB TMA berada diketinggian 410 sentimeter yang memiliki batas normalnya 100 sentimeter.
Proses eksekusi terhadap aset seluas 493 meter persegi tersebut berlangsung kondusif
Penanman jagung dilaksanakan bekerja sama dengan PT Nusa Farm Indonesia
Ada perbedaan penanganan dugaan korupsi rumah dinas DPRD Kota Banjar dan Kabupaten Indramayu.
Tidak boleh ada warga masyarakat yang tidak mampu, yang tidak dibantu, yang tidak di-backup oleh Pemda
Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai perguruan tinggi dan institusi, dengan partisipasi mahasiswa dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Zimbabwe, Somalia, dan Aljazair.
Tahun ini, The Papandayan kembali mengajak masyarakat Bandung menikmati kehangatan tersebut melalui Pasar Ramadan di Pago Restaurant
Imlek adalah tentang kebersamaan, tentang duduk satu meja dengan orang-orang terkasih, menikmati hidangan istimewa, dan menciptakan kenangan yang berarti.
SATUAN Lalu Lintas Polresta Cirebon melakukan pendataan dan pengecekan kondisi jalan di wilayah hukum mereka.
HARGA sejumlah komoditas pangan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, merangkak naik mendekati Ramadan 1447 Hijriah.
KEINDAHAN alam Jawa Barat mampu mengundang wisatawan dalam dan luar negeri untuk datang.
Nasabah tidak perlu ramai-ramai datang ke BPR Bank Cirebon. Mereka diminta untuk menyiapkan dokumen persyaratan
Ramp check kendaraan angkutan umum dan barang dipusatkan di kawasan Terminal Pasirhayam, Selasa (10/2). Tim juga melakukan tes urine serta memeriksa kondisi kesehatan para pengemudi.
TPST Utama ditargetkan bisa mengolah sampah 10-15 ton setiap harinya dengan sistem teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).
Farhan melarang rumah sakit menolak pasien, khususnya dalam masa transisi penataan kepesertaan jaminan kesehatan.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam memperkuat perlindungan hingga meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat, mengeklaim sudah mengambil alih pembiayaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang dinonaktifkan pemerintah pusat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved