Buntut Konten, Aktivis Somasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat disomasi seorang aktivis demokrasi, Neni Nurhayati. Hal ini buntut dari unggahan di media sosial Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat yang dianggap telah mencemarkan nama baik.

Bersama sejumlah kuasa hukum, Neni mendatangi kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (21/7) untuk melayangkan somasi. Secara tegas mereka menuntut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk meminta maaf atas kejadian tersebut.

Neni menjelaskan, kejadian ini bermula dari unggahan di media sosial pribadinya yang mengkritik kebijakan pemerintah karena sering mengerahkan buzzer untuk menggiring opini masyarakat. Unggahannya itu tidak secara spesifik tertuju kepada salah satu instansi manapun, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Gubernur Dedi Mulyadi.

Baca juga : Pernikahan Anak Dedi Mulyadi Timbulkan Korban Jiwa, Mengaku tak Tahu Ada Bagi-bagi Makanan

"Kalau kita lihat di akun tiktok saya, yang menyebutkan tentang bahaya buzzer untuk demokrasi, itu sama sekali saya tidak menyebutkan secara spesifik, tidak menyebutkan salah satu kepala daerah," katanya.

Namun, lanjut dia, reaksi berlebihan dilakukan Dedi Mulyadi dan akun-akun resmi milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena telah menyinggung dirinya.

Bahkan, akun instagram Diskominfo Pemerintah Provinsi Jawa Barat memajang fotonya dalam unggahan yang berisikan keterangan dari Dedi Mulyadi tentang penggunaan buzzer tersebut.

Baca juga : Gubernur Jabar Tantang KPAI Berperan Aktif Mengatasi Kenakalan Anak

"Awalnya tidak masalah, ya. Karena ketika terakhir ada narasi 'salam buat mbak-mbak yang berkerudung', dari Dedi Mulyadu, ya sudah. Saya pikir itu bukan untuk saya. Karena tentu mbak-mbak yang berkerudung banyak," kata Neni.

Tanpa izin

Akan tetapi, lanjut dia, akun instagram Diskominfo Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah sangat jelas menyasar dirinya karena memajang fotonya dalam unggahan yang berisikan keterangan Dedi tersebut.

"Saya sangat menyayangkan sekali ketika kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencantumkan foto saya tanpa izin. Kan itu artinya hanya sepihak ya, mengartikulasikan apa maksud dari tiktok saya. Ini tentu sangat disayangkan sekali, karena negara itu seharusnya melindungi kebebasan berpendapat," katanya.

Akibat dari unggahan yang menempelkan fotonya itu, Neni mengaku mendapat banyak serangan dan intimidasi melalui akun media sosial miliknya. Bahkan, di media sosialnya itupun dia mendapat ancaman penyiksaan dari pihak-pihak yang menganggapnya telah menyerang kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Bahkan, lanjut dia, akun media sosialnya pun sampai diretas oleh pihak-pihak yang merasa tersinggung olehnya.

"Akun saya diretas. Bahkan bukan cuma akun saya yang diretas, tapi juga teman-teman saya yang memberikan komentar," ujarnya.

Neni secara jelas menyebut serangan di media sosialnya ini muncul setelah Dedi Mulyadi menyampaikan keterangan di media sosial terkait penggunaan buzzer.

"Sebetulnya, ini muncul ketika Kang Dedi Mulyadi menyampaikan klarifikasi di media sosial milik Kang Dedi. Padahal, apa yang saya sampaikan tidak secara spesifik ditujukan kepada Kang Dedi," tegasnya.

Kuasa hukum Neni Nurhayati, Ikhwan Fahroji, memastikan pihaknya melayangkan somasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas kejadian tersebut.

"Pada hari ini kami menyampaikan somasi kepada Pemprov Jabar dan juga kepada Dinas Kominfo Pemprov Jabar. Kaitannya dengan pemasangan foto tanpa izin di dalam konten terkait dengan klarifikasi atas statement dari Mbak Neni Nurhayati," tegasnya.

Dia menuntut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta maaf secara terbuka atas rentetan kejadian yang telah merugikan kliennya itu.

"Dalam jabatannya sebagai gubernur ya, sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap Pemprov Jabar ya, itu kami juga menuntut permintaan maaf," katanya.