Ribuan Pekerja Wisata Geruduk Gedung Sate, Tuntut Gubernur KDM Cabut SK Larangan Study Tour

RIBUAN pelaku usaha jasa wisata berunjuk rasa di Gedung Sate, Kantor Gubernur Jawa Barat, di Bandung, Senin (21/7). Mereka menuntut Gubernur Dedi Mulyadi mencabut larangan study tour bagi pelajar.

Massa datang dengan puluhan bus dan sejumlah mobil pribadi. Mereka tidak hanya berasal dari Jawa Barat, tapi juga Yogyakarta dan beberapa daerah di Jawa Tengah.

"Aturan yang dibuat KDM telah mengorbankan banyak orang. Dampak buruknya telah dirasakan ribuan pekerja di sektor wisata," ungkap Juli, Ketua Tour Leader Bandung, yang menjadi kordinator laporan dalam aksi itu.

Baca juga : Ribuan Pekerja Wisata Geruduk Gedung Sate, Tuntut Gubernur KDM Cabut SK Larangan Study Tour

Dia menambahkan, study tour pelajar telah menyumbang 40%-50% kegiatan usaha jasa wisata di Jawa Barat. Jumlah itu bisa menjadi lebih besar bagi pelaku usaha jasa wisata di daerah, karena kegiatan korporasi dan pemerintahan sangat kurang.

Tahun ini, lanjutnya, aturan larangan study tour yang tertuang dalam
SE Gubernur No 45/PK/03.03/Kesra/2025 itu sudah berdampak besar. Kegiatan wisata pada Mei-Juni-Juli turun 80% dibanding tahun sebelumnya.

"Tahun ini, masa tiga bulan itu yang kami sebut high season menurun drastis. Bahkan, kondisinya lebih parah dari bulan puasa," tambah Juli.

Baca juga : Tolak Jadi Pekerja, 10 Ribu Pengemudi Ojol akan Turun ke Jalan untuk Demo Besok

Dia menggambarkan situasi pelaku usaha jasa wisata di Jawa Barat akibat kebijakan gubernur itu. Di antaranya sejumlah perusahaan oto bus di Ciamhi sudah gulung tikar, karena tidak bisa membayar cicilan.

"Sudah banyak PHK dan banyak pekerja menganggur di sejumlah hotel dan UMKM di Kota Bandung. Di Bandung saja, pelaku usaha wisata sudah banyak yang sengsara," tandasnya.

Juli menegaskan tuntutan untuk pencabutan SE Gubernur Jabar No 45/2025 poin 3 akan terus disuarakan. Selain itu aksi damai akan dilakukan lagi, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi Gubernur Dedi Mulyadi.

"Kami minta keadilan untuk bisa mencari nafkah. Gubernur Dedi boleh saja berpihak pada masyarakat kecil dan miskin, tapi itu jumlahnya segelintir saja. Tolong Gubernur juga memperhatikan nasib kami, puluhan ribu pekerja sektor pariwisata. Kami juga punya anak dan istri yang harus dihidupi," tegas Juli.

Tuntutan massa untuk bertemu Gubernur KDM sampai siang hari tidak membuahkan hasil. Dedi sendiri berada di Bogor untuk meresmikan pendirian koperasi desa di seluruh Jawa Barat.