Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
MASA pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) bagi siswa baru jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK yang digelar secara serentak di setiap daerah dimulai Senin (14/7). Namun, sebagian sekolah swasta justru menunda MPLS karena terimbas kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mengizinkan sekolah negeri menerima 50 kelas per rombongan belajar (rombel).
Kepala SMA Pasundan 2 Tasikmalaya Darusman mengatakan, sejak dibukanya sistem penerimaan murid baru (SPMB) pihaknya baru menerima delapan orang yang mendaftar yang semuanya dari alumni SMP Pasundan. Jika tidak ada penambahan lagi, MPLS di SMA Pasundan 2 akan dilaksanakan pada Kamis-Sabtu (17-19/7) mendatang.
"Sejak dibukanya sistem penerimaan murid baru (SPMB) pada tahun ajaran 2025/2026 di SMA Pasundan 2 Tasikmalaya kurang peminat dan sekarang peserta didik baru ada delapan orang. Kurangnya peserta diduga lantaran adanya kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mengizinkan sekolah negeri menerima 50 siswa per rombongan belajar (rombel). Hal ini membuat sekolah swasta berdampak," katanya, Senin (14/7).
Di samping karena kurangnya siswa, SMA Pasundan 2 juga menunda MPLS untuk menunggu masuknya data pokok pendidikan (Dapodik) para peserta didik.
"Kurangnya peserta baru membuat SMA Pasundan 2 Tasikmalaya harus menunda MPLS sementara tapi pelaksanaan akan dilaksanakan sesuai aturan kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yakni tematik pancawaluya seperti halnya utuh, tangguh secara intelektual, emosial dan sosial mengacu pada nilai karakter cageur, bageur, bener, linter, serta singer. Namun, kebijakan itu baru dan akan diterapkan kepada kelas 1 tercatat 8 siswa, kelas 2 jumlah 21 siswa, kelas 3 tercatat 23 siswa," ujarnya.
Di samping SMA Pasundan 2, beberapa sekolah yang terdampak kebijakan Gubernur Jabar tersebut antara lain SMA Pancasila, SMA PGRI, SMA Siliwangi, SMA Galunggung dan SMK Pariwisata. Sekolah-sekolah tersebut itu gulung tikar. (AD/E-4)
Kehadiran TMC Eternal Home merupakan langkah konkret menghormati hak dasar setiap warga negara untuk mendapat pelayanan yang layak hingga akhir hayat
Eliminasi TBC memerlukan kekompakan dan sinergi lintas sektor.
MPLS di sekolah luar biasa dimulai dengan suasana senang dan menyenangkan
Sistem zonasi dalam PPDB dapat membatasi pilihan oran tua.
Kota Cirebon menjadi salah satu dari 65 tempat percontohan untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat di Indonesia
Bank bjb berkomitmen terus mendukung Program 3 Juta Rumah
Ayep Zaki menegaskan peningkatan PAD bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Sunda menjadi salah satu suku terbesar di Tanah Air, tapi masih membutuhkan banyak saudagar untuk memperkuat posisinya.
Sejauh ini masih ada situasi ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Papua, ditambah terbatasnya pengetahuan politik yang masih jadi kendala.
Program ini memberikan banyak peluang agar mengefektifkan dan mengefisienkan proses pembelajaran.
Pelaksanaan MPLS ditekankan agar siswa bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru.
Prevalensi stunting secara nasional memang sudah turun. Kini berada di angka 19,8%. Tapi kuncinya ada di Jawa Barat, karena populasinya terbesar.
Masyarakat Kota Sukabumi kini mendapatkan akses lebih mudah terhadap sembako berkualitas dengan harga yang wajar.
Beras SPHP merupakan bagian dari program pemerintah untuk menekan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, dan mengantisipasi kenaikan harga beras di pasaran.
Savana Funk, malam itu, Jumat (11/7) tampil memukau penggemarnya yang datang ke TP Stage, Suargi Ballroom, The Papandayan Hotel, Kota Bandung
MR DIY menggulirkan kampanye Inspirasi Buat yang Ada Aja Idenya untuk memotivasi konsumen memiliki ide baru dalam kehidupannya.
MESKI masih berselimut duka, Agung Fauzy dan Sandi Wigusprayoga berhasil menjalani tes dan lolos menjadi anggota TNI Angkatan Darat (AD).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved