Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
WALI Kota Sukabumi, Ayep Zaki, bersama Wakil Wali Kota Bobby Maulana, melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah titik infrastruktur di wilayah Kota Sukabumi, Sabtu (29/6). Peninjauan dilakukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan standar kualitas yang ditetapkan.
Lokasi yang dikunjungi antara lain Jalan Prana, Jalan Cipelang Leutik, dan kawasan Cipelang Herang. Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) serta Camat Cikole.
Dalam arahannya di lapangan, Ayep yang juga kader NasDem itu menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas. Ia meminta kepada camat dan lurah untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
“Koordinasi antara perangkat wilayah dan dinas teknis harus diperkuat agar pembangunan yang dilakukan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Ayep menaruh perhatian khusus pada persoalan sampah dan pembangunan drainase. Ia mengingatkan agar pembangunan drainase tidak hanya sekadar proyek fisik, tetapi harus mengedepankan kualitas dan ketahanan jangka panjang.
“Penggunaan material harus yang benar-benar baik, bukan asal jadi. Kita harus menyelamatkan keuangan negara dari pemborosan akibat kerusakan dini,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ayep juga menyampaikan bahwa proses membangun kota bukan hanya soal ide dan gagasan, melainkan juga soal anggaran dan tahapan pelaksanaan yang realistis. Ia meminta masyarakat untuk bersabar karena hasil pembangunan tidak bisa dirasakan seketika.
“Kami akan bekerja habis-habisan. Butuh waktu sekitar tiga tahun ke depan dan hasilnya akan mulai terlihat secara bertahap,” ujarnya penuh komitmen.
Salah satu momen menarik dalam kegiatan peninjauan tersebut adalah saat Wali Kota dan Wakil Wali Kota ikut secara langsung memperbaiki drainase di Jalan Prana. Keduanya tidak hanya meninjau, tetapi juga memberikan arahan teknis di lapangan.
Dalam arahannya, Ayep juga melarang penggunaan material seperti hong yang dinilai tidak tahan lama dan menekankan bahwa seluruh material ke depan harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
Sebagai bagian dari reformasi anggaran pembangunan, Wali Kota menyampaikan bahwa seluruh material yang digunakan ke depan wajib memiliki sertifikat.
Tak hanya itu, pelaksana proyek dan kontraktor pun harus memiliki sertifikasi resmi dari lembaga berwenang, baik dalam hal legalitas, kompetensi tenaga kerja, maupun kelayakan teknis lainnya. Hal ini dilakukan demi mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Lebih jauh Ayep menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi prioritas strategis dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Sukabumi.
Infrastruktur seperti drainase, trotoar, dan jalan lingkungan yang layak tidak hanya memperindah kota, tetapi juga menjadi penunjang penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Dengan peninjauan langsung ini, Pemerintah Kota Sukabumi menunjukkan keseriusannya dalam melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Harapannya, melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak pelaksana proyek, pembangunan Kota Sukabumi dapat berjalan optimal dan memberi dampak positif yang nyata bagi seluruh warga. (I-3)
Secara khusus, Dedi menyebut wilayah Cibarusah, Kabupaten Bekasi, sebagai salah satu daerah yang akan mendapatkan alokasi anggaran relatif besar untuk perbaikan jalan pada tahun ini.
Perubahan fungsi lahan dilakukan tanpa pemberitahuan maupun persetujuan warga yang telah lebih dulu membeli rumah berdasarkan site plan awal,
Pinjaman daerah sebesar Rp2 triliun itu diajukan kepada Bank bjb untuk menopang APBD 2026.
Mereka memiliki komitmen bersama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan.
Melalui aplikasi Sapawarga, masyarakat dapat mengetahui informasi terkini perihal mudik di Jabar hingga jalur mudik yang aman
Pada Januari dilaporkan terjadi 54 kasus DBD. Jumlahnya turun signifikan dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Berkurangnya anggaran itu berdampak pada pembangunan di 10 kecamatan yang harus dihitung ulang.
Event perdana dan bersejarah ini akan diisi dengan kegiatan yang mensinergikan dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat.
KOMPENSASI untuk tukang becak yang beroperasi di jalur pantura akan disiapkan.
Jajaran kepolisian dipastikan bekerja keras untuk mengungkap kasus tersebut. Langkah mengusut perkara itu dilakukan secara transparan dan profesional.
SE ini untuk mengoptimalkan penggunaan produk UMKM serta membantu pelaku usaha perdagangan pasar rakyat
AKSES Jalan Kolonel Masturi Lembang Kabupaten Bandung Barat tersendat akibat peristiwa kebakaran tempat usaha tambal ban sekaligus penjual bensin eceran.
Program ini menjadi salah satu rekomendasi berbuka puasa di Bandung
Pengawasan akan diperketat, terlebih pada bulan Ramadan ketika jeda antara waktu produksi dan konsumsi berpotensi mempengaruhi kualitas makanan
Hingga saat ini jumlah tiket untuk masa angkutan lebaran 2026 yang telah terjual tercatat sebanyak 57.673 tiket atau sekitar 36,5% dari total 157.740 kapasitas tempat duduk
Program ini merupakan bagian dari komitmen tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang rutin dilaksanakan setiap Ramadan
Kegiatan GPM ini mendapatkan subsidi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkot Tasikmalaya
Kali ini, Wuling menampilkan jajaran lini produk dari berbagai segmen, mulai dari Internal Combustion Engine (ICE) Electric Vehicle (EV) hingga Plug-in Hybrid (PHEV).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved