Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
WALI Kota Sukabumi, Ayep Zaki, bersama Wakil Wali Kota Bobby Maulana, melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah titik infrastruktur di wilayah Kota Sukabumi, Sabtu (29/6). Peninjauan dilakukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan standar kualitas yang ditetapkan.
Lokasi yang dikunjungi antara lain Jalan Prana, Jalan Cipelang Leutik, dan kawasan Cipelang Herang. Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) serta Camat Cikole.
Dalam arahannya di lapangan, Ayep yang juga kader NasDem itu menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas. Ia meminta kepada camat dan lurah untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
“Koordinasi antara perangkat wilayah dan dinas teknis harus diperkuat agar pembangunan yang dilakukan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Ayep menaruh perhatian khusus pada persoalan sampah dan pembangunan drainase. Ia mengingatkan agar pembangunan drainase tidak hanya sekadar proyek fisik, tetapi harus mengedepankan kualitas dan ketahanan jangka panjang.
“Penggunaan material harus yang benar-benar baik, bukan asal jadi. Kita harus menyelamatkan keuangan negara dari pemborosan akibat kerusakan dini,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ayep juga menyampaikan bahwa proses membangun kota bukan hanya soal ide dan gagasan, melainkan juga soal anggaran dan tahapan pelaksanaan yang realistis. Ia meminta masyarakat untuk bersabar karena hasil pembangunan tidak bisa dirasakan seketika.
“Kami akan bekerja habis-habisan. Butuh waktu sekitar tiga tahun ke depan dan hasilnya akan mulai terlihat secara bertahap,” ujarnya penuh komitmen.
Salah satu momen menarik dalam kegiatan peninjauan tersebut adalah saat Wali Kota dan Wakil Wali Kota ikut secara langsung memperbaiki drainase di Jalan Prana. Keduanya tidak hanya meninjau, tetapi juga memberikan arahan teknis di lapangan.
Dalam arahannya, Ayep juga melarang penggunaan material seperti hong yang dinilai tidak tahan lama dan menekankan bahwa seluruh material ke depan harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
Sebagai bagian dari reformasi anggaran pembangunan, Wali Kota menyampaikan bahwa seluruh material yang digunakan ke depan wajib memiliki sertifikat.
Tak hanya itu, pelaksana proyek dan kontraktor pun harus memiliki sertifikasi resmi dari lembaga berwenang, baik dalam hal legalitas, kompetensi tenaga kerja, maupun kelayakan teknis lainnya. Hal ini dilakukan demi mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Lebih jauh Ayep menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi prioritas strategis dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Sukabumi.
Infrastruktur seperti drainase, trotoar, dan jalan lingkungan yang layak tidak hanya memperindah kota, tetapi juga menjadi penunjang penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Dengan peninjauan langsung ini, Pemerintah Kota Sukabumi menunjukkan keseriusannya dalam melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Harapannya, melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak pelaksana proyek, pembangunan Kota Sukabumi dapat berjalan optimal dan memberi dampak positif yang nyata bagi seluruh warga. (I-3)
Dari Pemkab Bogor, penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto dan dari Provinsi Jabar oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atau KDM (Kang Dedi Mulyadi).
Selain untuk menekan inflasi dan stabilisasi harga, pasar murah juga merupakan rangkaian kegiatan Hari Lahir ke-80 Kejaksaan.
Peralatan penanggulangan bencana masih terus disiapkan.
SPSI menilai langkah ini bisa menghilangkan disparitas upah di wilayah Jawa Barat
Demi kelancaran dan ketertiban selama acara, pihak kepolisian akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di sepanjang rute karnaval.
Pemkab Cirebon telah menetapkan bahwa luas lahan sawah padi yang harus dilindungi mencapai 44 ribu hektare.
Saat ini ada tren beberapa keluarga rentan menjadi pendorong untuk korupsi.
. Salah satu upaya pencegahan dan menekan angka kasus stunting dengan dilakukan pemeriksaan kesehatan rutin terhadap balita.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), berkomitmen untuk menyelesaikan polemik pengelolaan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo yang masih terus bergulir hingga saat ini.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat diminta tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan, khususnya terkait penertiban bangunan yang melanggar alih fungsi lahan.
Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi satu-satunya wilayah di Pulau Jawa yang tidak mendapatkan penghargaan sebagai Provinsi Layak Anak (Provila).
Program ini menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperbaiki kondisi gizi dan kesehatan generasi muda di berbagai daerah, termasuk di Jawa Barat.
BUPATI Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menanggapi tuduhan dugaan pemerasan terhadap dirinya yang dilaporkan pengusaha hewan di Kabupaten Tasikmalaya.
YAYASAN Margasatwa Tamansari (YMT) selaku pengelola Kebung Binatang Bandung atau Bandung Zoo, masih tetap bertanggunjgjawab memberikan pakan untuk 700 lebih satwa.
Pada 2019 sebelum pandemi, jumlah penumpang di Bandara Husein mencapai 3,8 juta orang per tahun, dengan 1 juta penumpang berasal dari Malaysia dan Singapura.
GPM ini bertujuan menyediakan beras berkualitas dengan harga terjangkau bagi warga yang membutuhkan
Palestina menjadi pendukung awal kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda.
. Penyebab kekosongan jabatan karena antara lain meninggal dunia, tersandung masalah hukum, dan lainnya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved