Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 50 anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat bakal diberikan perangkat komputasi portabel layar sentuh atau tablet dengan nilai total mencapai ratusan juta rupiah.
Pengadaan fasilitas itu dilakukan melalui skema katalog digital atau E-katalog dengan pagu anggaran Rp900 juta hingga Rp1 miliar.
Ketua DPRD Bandung Barat, Muhammad Mahdi membenarkan rencana tersebut. Menurutnya, pembelian fasilitas dewan itu telah direncanakan jauh sebelum dirinya terpilih menjadi dewan.
"Betul itu perencanaannya sudah lama. Pada 2024, sebelum saya jadi dewan. Nilainya Rp900 juta sampai Rp1 miliar. Sekarang masih tahap lelang," katanya, saat dikonfirmasi, Jumat (6/6).
Jika dirata-ratakan, pengadaan tablet itu senilai Rp20 juta per unit. Namun demikian, nilai tersebut bisa berkurang karena dipotong pajak dan keuntungan bagi penyedia layanan E-katalog.
Dirinya tak mempermasalahkan merek unit tablet yang bakal diterima setiap anggota DPRD karena yang penting bisa dimanfaatkan untuk menunjang tugas para dewan.
"Yang penting nilai gunanya, misalnya memiliki memori besar untuk menyimpan data, serta chipset unggul agar tak lemot. Ya paling-paling harga Rp17 juta untuk satu unit," tuturnya.
Mahdi mengakui ikut menyetujui pengadaan tablet tersebut karena untuk prinsip efisiensi. Nantinya, seluruh anggota dewan tak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk ongkos penggandaan berkas.
Misalnya, untuk ongkos fotocopy berkas yang biasa mencapai Rp40 juta-Ro50 juta dalam setahun. Jika tiap anggota dewan sudah memiliki tablet, ia yakin amanat efisiensi anggaran bisa dijalankan.
"Ongkos fotocopy Anggota DPRD bisa sampai Rp50 juta. Nilai itu sama dengan dua unit tablet. Jadi mending kita belikan saja masing-masing satu supaya menghemat jangka panjang," jelasnya.
Di balik itu, beberapa pihak menilai rencana pengadaan gadget Anggota DPRD ini tidak sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Aturan ini menekankan pentingnya penghematan serta optimalisasi penggunaan anggaran negara dan daerah untuk mendukung pembangunan yang tepat guna dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Kota Baru Parahyangan dinilai berkomitmen dalam membangun kota mandiri, madani dan alami yang berkualitas serta berkelanjutan.
Banjir yang kerap melanda wilayah Karawang tidak lepas dari luapan Sungai Citarum dan Cibeet
Sepanjang 2025, Dishub mencatat ribuan titik PJU dan lampu penerangan jalan (PJL) telah diperbaiki dan dibangun
Program Bongkar Ratoon Tebu merupakan langkah strategis dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas tebu
Bentuk keseriusannya dilakukan Wali Kota Sukaumi Ayep Zaki dengan mendatangi Kementerian Perhubungan.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Program WTE di TPA Sarimukti yang berada di Kabupaten Bandung Barat digulirkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis sampah di kawasan Bandung Raya.
Workshop secara khusus membahas penyusunan dan peninjauan RPS yang berbasis dampak (impact-based curriculum) dalam kerangka kurikulum adaptif Telkom University.
Upaya menuju swasembada energi Indonesia masih jauh dari ideal.
Selain terus mendorong kemajuan di Bandung dan sekitarnya, kami juga harus mendukung kawasan industri Rebana yang dikembangkan pemerintah
Penguatan UMKM harus dimulai dari komitmen pemerintah daerah sendiri melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Pengemudi dum truk melarikan diri setelah insiden kecelakaan.
Dari 2.772 kios di pasar itu, masih tersisa 1.772 kios yang bertahan berjualan.
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat kota, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari kelurahan hingga RW.
Penerimaan pajak dari sektor pariwisata tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertambangan yang hanya menyumbang Rp3,073 miliar.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved