Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
SEBANYAK 50 anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat bakal diberikan perangkat komputasi portabel layar sentuh atau tablet dengan nilai total mencapai ratusan juta rupiah.
Pengadaan fasilitas itu dilakukan melalui skema katalog digital atau E-katalog dengan pagu anggaran Rp900 juta hingga Rp1 miliar.
Ketua DPRD Bandung Barat, Muhammad Mahdi membenarkan rencana tersebut. Menurutnya, pembelian fasilitas dewan itu telah direncanakan jauh sebelum dirinya terpilih menjadi dewan.
"Betul itu perencanaannya sudah lama. Pada 2024, sebelum saya jadi dewan. Nilainya Rp900 juta sampai Rp1 miliar. Sekarang masih tahap lelang," katanya, saat dikonfirmasi, Jumat (6/6).
Jika dirata-ratakan, pengadaan tablet itu senilai Rp20 juta per unit. Namun demikian, nilai tersebut bisa berkurang karena dipotong pajak dan keuntungan bagi penyedia layanan E-katalog.
Dirinya tak mempermasalahkan merek unit tablet yang bakal diterima setiap anggota DPRD karena yang penting bisa dimanfaatkan untuk menunjang tugas para dewan.
"Yang penting nilai gunanya, misalnya memiliki memori besar untuk menyimpan data, serta chipset unggul agar tak lemot. Ya paling-paling harga Rp17 juta untuk satu unit," tuturnya.
Mahdi mengakui ikut menyetujui pengadaan tablet tersebut karena untuk prinsip efisiensi. Nantinya, seluruh anggota dewan tak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk ongkos penggandaan berkas.
Misalnya, untuk ongkos fotocopy berkas yang biasa mencapai Rp40 juta-Ro50 juta dalam setahun. Jika tiap anggota dewan sudah memiliki tablet, ia yakin amanat efisiensi anggaran bisa dijalankan.
"Ongkos fotocopy Anggota DPRD bisa sampai Rp50 juta. Nilai itu sama dengan dua unit tablet. Jadi mending kita belikan saja masing-masing satu supaya menghemat jangka panjang," jelasnya.
Di balik itu, beberapa pihak menilai rencana pengadaan gadget Anggota DPRD ini tidak sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Aturan ini menekankan pentingnya penghematan serta optimalisasi penggunaan anggaran negara dan daerah untuk mendukung pembangunan yang tepat guna dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Pengecekan untuk memastikan harga, bobot, dan mutu beras sesuai standar pemerintah.
Pemeriksaan yang dilaksanakan selama dua hari dilakukan untuk mengumpulkan data atau keterangan terkait dugaan penguasaan ilegal atas lahan milik Pemkab Bandung Barat itu.
Penangkapan dilakukan di Jalan Ahmad Yani Timur, Desa Sucikaler. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti tembakau sintesis siap edar.
Penghargaan ini diinisiasi sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat performa dan jaringan kolaborasi antar pelaku BPR Syariah.
Mereka punya cara sendiri untuk memandang permasalahan dan mendapatkan solusinya. Seperti dengan berdialog secara persuasif
Penyaluran dilakukan melalui beragam saluran. Di antaranya melalui toko retail, toko-toko beras di pasar, dan Koperasi Desa Merah Putih.
Salah satu poin dalam gugatan, unsurnya harus ada pihak yang dirugikan. Nah, di dalam delapan (organisasi) ini, memang secara keseluruhan itu mengalami kerugian.
Peralatan radiologi di Indonesia tidak kalah dengan yang ada di negera lain. Baik di ASEAN, Asia maupun di Eropa.
Dengan menyatukan langkah bersama, BPRS akan mempunyai suara yang kuat dan masukan yang kuat kepada regulator serta pemangku kepentingan
Kebijakan ini merupakan upaya dari pemprov, khususnya Pak Gubernur Dedi Mulyadi dalam melihat permasalahan di bidang pendidikan yang cukup kritis dengan tingginya anak putus sekolah.
Peningkatan kasus tetap harus diwaspadai bersama. Masyarakat harus terus melakukan upaya pemberantasan sarang nyamuk
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan rasa bangga karena Kota Bandung dipercaya menjadi tuan rumah konvensi nasional berskala internasional ini.
Menkes minta RS Maranatha terus melakukan inovasi. Rumah sakit ini harus berkembang, untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat,"
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
Kebijakan itu mendapat tanggapan positif dari sejumlah organisasi kedokteran. Salah satunya Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
Warga Kampung Kalilunyu, RT/RW 04, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, mengeluhkan kondisi air sumur mereka yang kini sudah tercemar limbah
Surat edaran larangan meminta bantuan di jalan raya tersebut mulai berlaku sejak awal Agustus.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved