Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
SETELAH Pemerintah Arab Saudi tidak menerbitkan visa haji Furoda, dampak kerugian besar bagi sejumlah biro haji di Indonesia, termasuk di Jawa Barat (Jabar), tidak dapat dihindari.
Koordinator Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) Jabar, Dodi Sudrajat, mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterima, kebijakan ini diterapkan Arab Saudi untuk menekan masalah penyelenggaraan haji. Namun konsekuensinya, banyak travel yang menjerit, karena visa haji furoda tidak terbit akibat kebijakan tersebut.
“Karena tahun kemarin jumlah kematiannya lumayan tinggi dan ketersediaan pelayanan di sana berdesak-desakan. Biasanya informasi Furoda ini kuotanya bisa 10 ribu untuk Indonesia, tapi sekarang kondisinya travel-travel yang terlanjur menjual visa Furoda, mereka menjerit di akhir-akhir mau ditutup. Mereka masih ada yang berharap visa ini keluar,” terangnya, Sabtu (31/5).
Seperti diketahui, haji Foruda merupakan haji di luar kuota resmi yang didapat pemerintah RI. Visa haji jenis ini dikeluarkan langsung pemerintah Arab Saudi melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Program haji ini juga kerap disebut haji mujamalah. Visa haji Furoda berbeda dengan visa haji khusus atau yang sering disebut haji plus.
Menurut Dodi, karena kebijakan visa haji Furoda ini, banyak biro haji di Jabar yang akhirnya harus menanggung kerugian. Sebab, sejumlah pengusaha travel sudah memesan tiket pesawat keberangkatan hingga hotel untuk tempat menginap jemaah. “Ada beberapa orang yang menginformasikan travelnya akan mengembalikan uang 100%. Ada juga pemilik travel yang masih nego karena uangnya sudah nyangkut di tiket dan hotel yang sudah di-booking. Karena visa furoda ini di last minute keluarnya, waktunya (proses pengurusan) cuma 3 minggu biasanya,” paparnya.
Atas kondisi ini, Dodi menyarankan kepada sejumlah biro haji untuk lebih teliti ketika hendak menawarkan haji Furoda. Untuk jemaah, disarankan supaya bisa ikut kuota haji khusus atau haji plus, yang lebih terjamin di tengah polemik ketidakpastian visa haji Furoda.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Jabar, Ajam Mustajam, membantah kabar yang menyebut dirinya bisa memfasilitasi visa haji Furoda. Menurut Ajam, informasi tersebut sama sekali tidak benar.
Belakangan, nama Ajam ramai disebut-sebut di kalangan travel haji dan umrah sebagai pihak yang dapat membantu penerbitan visa Furoda, jalur haji non-kuota yang saat ini sudah tidak lagi dibuka oleh Pemerintah Arab Saudi.
“Tidak ada satu pun pejabat Kemenag Jabar, termasuk saya, yang memiliki kewenangan atau kemampuan untuk mengurus visa haji Furoda. Khusus untuk warga Jabar, kalau ada berita beredar soal visa Furoda bisa difasilitasi oleh saya atau Kanwil Kemenag Jabar, itu bohong,” tegasnya.
Ajam menambahkan, Kanwil Kemenag hanya mengurusi haji reguler, bukan haji khusus apalagi Furoda. Ia menyebut kabar tersebut sebagai bentuk penyebaran informasi palsu. “Sekali lagi saya tegaskan, kalau ada yang memberitakan atau menginformasikan terkait hal itu, atau kami bisa mengeluarkan visa haji Furoda, itu bohong,” tandasnya.
Meski demikian, Ajam memastikan bahwa untuk jemaah asal Jabar yang menggunakan jalur haji reguler, seluruh visa sudah rampung diproses dan sudah keluar semua. Ajam mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya dan agar tetap mengikuti prosedur resmi dalam proses keberangkatan ibadah haji. (AN/E-4)
Ketinggian air di Perumahan Bukit Cengkeh 1 dan 2 serta Perumahan Taman Duta mencapai 70-80 sentimeter hingga saat ini air belum surut.
Pengawasan dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam bersama Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat (Jabar). Namun demikian, kebun binatang tetap harus ditutup
Kenaikan bahan pokok mulai terjadi pada cabai merah, telur, bawang merah, bawang putih, daging ayam, daging sapi dan beras premium.
Akibat tawuran tersebut sebuah toko kelontong yang menjual bahan pangan dan kebutuhan pokok terbakar. Kebakaran diduga akibat tawuran antara warga yang terjadi di kawasan tersebut.
Pelaksanaan Salat Id lebih awal ini merujuk pada keputusan Muhammadiyah yang menetapkan 1 Syawal jatuh pada 20 Maret 2026
SEORANG pemudik yang nekat berjalan kaki dari Bekasi menuju Surabaya ditemukan oleh personel kepolisian di wilayah Karawang setelah kehabisan biaya untuk melanjutkan perjalanan.
Konservasi tidak bisa hanya bicara satwa. Kalau masyarakat di sekitarnya tidak mendapatkan manfaat, maka konservasi akan selalu kalah,
SATUAN Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Garut menindak tegas sebuah unit ambulans yang kedapatan menyalahgunakan fungsinya di jalur mudik Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Sebanyak 19 fasilitas pengolahan sampah tetap dioperasikan hingga menjelang hari H Lebaran.
MEMASUKI puncak arus mudik, ribuan kendaraan memadati ruas Tol Cipali Subang, Jawa Barat.
Super Aplikasi Rumah Pendidikan disediakan Pusdatin Kemendikdasmen
DINAS Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat (Jabar) menerima aduan terkait masalah tunjangan hari raya (THR) Idulfitri 2026.
POLRES Sukabumi Kabupaten resmi menaikan status perkara kasus kematian anak Nizam Syafei ke tahap penyidikan.
MEMASUKI periode puncak arus mudik Lebaran 2026, PT KAI Logistik (Kalog) mencatatkan adanya peningkatan pengiriman hewan peliharaan melalui layanan ritel Kalog Express.
KONFLIK Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo yang belum juga usai, membuat operasional Bandung Zoo selama libur Lebaran tetap ditutup oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.
KAI Commuter Bandung menyediakan total 1.254 perjalanan atau 57 perjalanan setiap hari.
Polres Cianjur berkeinginan membantu masyarakat yang rindu berkumpul bersama keluarga saat Idul fitri.
Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh jajaran Polresta Cirebon.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved