Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
SETELAH Pemerintah Arab Saudi tidak menerbitkan visa haji Furoda, dampak kerugian besar bagi sejumlah biro haji di Indonesia, termasuk di Jawa Barat (Jabar), tidak dapat dihindari.
Koordinator Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) Jabar, Dodi Sudrajat, mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterima, kebijakan ini diterapkan Arab Saudi untuk menekan masalah penyelenggaraan haji. Namun konsekuensinya, banyak travel yang menjerit, karena visa haji furoda tidak terbit akibat kebijakan tersebut.
“Karena tahun kemarin jumlah kematiannya lumayan tinggi dan ketersediaan pelayanan di sana berdesak-desakan. Biasanya informasi Furoda ini kuotanya bisa 10 ribu untuk Indonesia, tapi sekarang kondisinya travel-travel yang terlanjur menjual visa Furoda, mereka menjerit di akhir-akhir mau ditutup. Mereka masih ada yang berharap visa ini keluar,” terangnya, Sabtu (31/5).
Seperti diketahui, haji Foruda merupakan haji di luar kuota resmi yang didapat pemerintah RI. Visa haji jenis ini dikeluarkan langsung pemerintah Arab Saudi melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Program haji ini juga kerap disebut haji mujamalah. Visa haji Furoda berbeda dengan visa haji khusus atau yang sering disebut haji plus.
Menurut Dodi, karena kebijakan visa haji Furoda ini, banyak biro haji di Jabar yang akhirnya harus menanggung kerugian. Sebab, sejumlah pengusaha travel sudah memesan tiket pesawat keberangkatan hingga hotel untuk tempat menginap jemaah. “Ada beberapa orang yang menginformasikan travelnya akan mengembalikan uang 100%. Ada juga pemilik travel yang masih nego karena uangnya sudah nyangkut di tiket dan hotel yang sudah di-booking. Karena visa furoda ini di last minute keluarnya, waktunya (proses pengurusan) cuma 3 minggu biasanya,” paparnya.
Atas kondisi ini, Dodi menyarankan kepada sejumlah biro haji untuk lebih teliti ketika hendak menawarkan haji Furoda. Untuk jemaah, disarankan supaya bisa ikut kuota haji khusus atau haji plus, yang lebih terjamin di tengah polemik ketidakpastian visa haji Furoda.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Jabar, Ajam Mustajam, membantah kabar yang menyebut dirinya bisa memfasilitasi visa haji Furoda. Menurut Ajam, informasi tersebut sama sekali tidak benar.
Belakangan, nama Ajam ramai disebut-sebut di kalangan travel haji dan umrah sebagai pihak yang dapat membantu penerbitan visa Furoda, jalur haji non-kuota yang saat ini sudah tidak lagi dibuka oleh Pemerintah Arab Saudi.
“Tidak ada satu pun pejabat Kemenag Jabar, termasuk saya, yang memiliki kewenangan atau kemampuan untuk mengurus visa haji Furoda. Khusus untuk warga Jabar, kalau ada berita beredar soal visa Furoda bisa difasilitasi oleh saya atau Kanwil Kemenag Jabar, itu bohong,” tegasnya.
Ajam menambahkan, Kanwil Kemenag hanya mengurusi haji reguler, bukan haji khusus apalagi Furoda. Ia menyebut kabar tersebut sebagai bentuk penyebaran informasi palsu. “Sekali lagi saya tegaskan, kalau ada yang memberitakan atau menginformasikan terkait hal itu, atau kami bisa mengeluarkan visa haji Furoda, itu bohong,” tandasnya.
Meski demikian, Ajam memastikan bahwa untuk jemaah asal Jabar yang menggunakan jalur haji reguler, seluruh visa sudah rampung diproses dan sudah keluar semua. Ajam mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya dan agar tetap mengikuti prosedur resmi dalam proses keberangkatan ibadah haji. (AN/E-4)
Banjir yang kerap melanda wilayah Karawang tidak lepas dari luapan Sungai Citarum dan Cibeet
Sepanjang 2025, Dishub mencatat ribuan titik PJU dan lampu penerangan jalan (PJL) telah diperbaiki dan dibangun
Program Bongkar Ratoon Tebu merupakan langkah strategis dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas tebu
Bentuk keseriusannya dilakukan Wali Kota Sukaumi Ayep Zaki dengan mendatangi Kementerian Perhubungan.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Program WTE di TPA Sarimukti yang berada di Kabupaten Bandung Barat digulirkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis sampah di kawasan Bandung Raya.
Workshop secara khusus membahas penyusunan dan peninjauan RPS yang berbasis dampak (impact-based curriculum) dalam kerangka kurikulum adaptif Telkom University.
Upaya menuju swasembada energi Indonesia masih jauh dari ideal.
Selain terus mendorong kemajuan di Bandung dan sekitarnya, kami juga harus mendukung kawasan industri Rebana yang dikembangkan pemerintah
Penguatan UMKM harus dimulai dari komitmen pemerintah daerah sendiri melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Pengemudi dum truk melarikan diri setelah insiden kecelakaan.
Dari 2.772 kios di pasar itu, masih tersisa 1.772 kios yang bertahan berjualan.
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat kota, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari kelurahan hingga RW.
Penerimaan pajak dari sektor pariwisata tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertambangan yang hanya menyumbang Rp3,073 miliar.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Pendidikan karakter harus ditonjolkan, untuk membentuk budaya baik bagi generasi masa depan.
GUNA mendorong kemandirian para ibu rumah tangga, Yayasan Indonesia Setara (YIS) bersama Rumah Zakat menggelar Pelatihan Tata Boga Pembuatan Talam Singkong dan Muffin Pisang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved