Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
SETELAH Pemerintah Arab Saudi tidak menerbitkan visa haji Furoda, dampak kerugian besar bagi sejumlah biro haji di Indonesia, termasuk di Jawa Barat (Jabar), tidak dapat dihindari.
Koordinator Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) Jabar, Dodi Sudrajat, mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterima, kebijakan ini diterapkan Arab Saudi untuk menekan masalah penyelenggaraan haji. Namun konsekuensinya, banyak travel yang menjerit, karena visa haji furoda tidak terbit akibat kebijakan tersebut.
“Karena tahun kemarin jumlah kematiannya lumayan tinggi dan ketersediaan pelayanan di sana berdesak-desakan. Biasanya informasi Furoda ini kuotanya bisa 10 ribu untuk Indonesia, tapi sekarang kondisinya travel-travel yang terlanjur menjual visa Furoda, mereka menjerit di akhir-akhir mau ditutup. Mereka masih ada yang berharap visa ini keluar,” terangnya, Sabtu (31/5).
Seperti diketahui, haji Foruda merupakan haji di luar kuota resmi yang didapat pemerintah RI. Visa haji jenis ini dikeluarkan langsung pemerintah Arab Saudi melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Program haji ini juga kerap disebut haji mujamalah. Visa haji Furoda berbeda dengan visa haji khusus atau yang sering disebut haji plus.
Menurut Dodi, karena kebijakan visa haji Furoda ini, banyak biro haji di Jabar yang akhirnya harus menanggung kerugian. Sebab, sejumlah pengusaha travel sudah memesan tiket pesawat keberangkatan hingga hotel untuk tempat menginap jemaah. “Ada beberapa orang yang menginformasikan travelnya akan mengembalikan uang 100%. Ada juga pemilik travel yang masih nego karena uangnya sudah nyangkut di tiket dan hotel yang sudah di-booking. Karena visa furoda ini di last minute keluarnya, waktunya (proses pengurusan) cuma 3 minggu biasanya,” paparnya.
Atas kondisi ini, Dodi menyarankan kepada sejumlah biro haji untuk lebih teliti ketika hendak menawarkan haji Furoda. Untuk jemaah, disarankan supaya bisa ikut kuota haji khusus atau haji plus, yang lebih terjamin di tengah polemik ketidakpastian visa haji Furoda.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Jabar, Ajam Mustajam, membantah kabar yang menyebut dirinya bisa memfasilitasi visa haji Furoda. Menurut Ajam, informasi tersebut sama sekali tidak benar.
Belakangan, nama Ajam ramai disebut-sebut di kalangan travel haji dan umrah sebagai pihak yang dapat membantu penerbitan visa Furoda, jalur haji non-kuota yang saat ini sudah tidak lagi dibuka oleh Pemerintah Arab Saudi.
“Tidak ada satu pun pejabat Kemenag Jabar, termasuk saya, yang memiliki kewenangan atau kemampuan untuk mengurus visa haji Furoda. Khusus untuk warga Jabar, kalau ada berita beredar soal visa Furoda bisa difasilitasi oleh saya atau Kanwil Kemenag Jabar, itu bohong,” tegasnya.
Ajam menambahkan, Kanwil Kemenag hanya mengurusi haji reguler, bukan haji khusus apalagi Furoda. Ia menyebut kabar tersebut sebagai bentuk penyebaran informasi palsu. “Sekali lagi saya tegaskan, kalau ada yang memberitakan atau menginformasikan terkait hal itu, atau kami bisa mengeluarkan visa haji Furoda, itu bohong,” tandasnya.
Meski demikian, Ajam memastikan bahwa untuk jemaah asal Jabar yang menggunakan jalur haji reguler, seluruh visa sudah rampung diproses dan sudah keluar semua. Ajam mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya dan agar tetap mengikuti prosedur resmi dalam proses keberangkatan ibadah haji. (AN/E-4)
Gelombang pasang terjadi sejak Senin (28/7). Ketinggian gelombang mencapai 3-4 meter.
Hasil pemeriksaan darah dari sapi milik peternak yang diambil sampelnya menunjukan adanya kurang kalsium dan energi.
DPRD tetap berkomitmen untuk mengawasi dan mendampingi penyelesaian persoalan ini secara objektif, profesional, dan menjunjung tinggi asas keadilan serta akuntabilitas publik.
Koperasi harus menjadi ujung tombak ekonomi kerakyatan, bukan lagi dianggap sebagai entitas ekonomi yang tertinggal
Direktorat Reserse Narkoba juga menyita obat keras tertentu sebanyak 5,7 juta butir dan psikotropika 2.580 butir.
Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia dan harus dijaga serta dilestarikan.
Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) menjadi bagian dari komitmen untuk menghadirkan pengalaman digital yang relevan dan memberdayakan bagi masyarakat
WILAYAH Kamchatka, Rusia, diguncang gempa besar pada Rabu (30/7).
Pemberian KIA merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pengakuan identitas kepada anak sejak dini.
Di Indonesia, hanya 1% penduduk yang mampu menguasai 58% hak atas tanah.
Tim Pengabdian Universitas Siliwangi melakukan pelatihan digilokal di SMP Muhamadiyah, Pangandaran, Jawa Barat, Kamis (24/7).
Penyerahan pedoman akuntansi merupakan bentuk dukungan terhadap tata kelola kelembagaan yang profesional, sesuai standar pelaporan keuangan yang berlaku.
Peristiwa pencurian itu baru diketahui pada 21 Juli 2025, saat KPU Subang tengah mempersiapkan proses lelang logistik eks Pemilu.
Pemerintah Kota Bandung telah menjalankan berbagai kebijakan strategis dalam penanggulangan bencana
Program ini merupakan bagian dari upaya jemput bola untuk memudahkan masyarakat, khususnya pelajar, dalam mendapatkan identitas resmi.
Pembelajaran di ruang musala sudah berlangsung sejak tiga tahun terakhir. Mereka merupakan siswa kelas 2 dan 3.
Edukasi sejak dini mengenai pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) kepada anak-anak sekolah dasar sangat penting dilakukan.
Langkah ini penting untuk mencegah potensi bahaya seperti sengatan listrik, kebakaran, hingga pemadaman listrik yang dapat mengganggu kemeriahan perayaan di lingkungan sekitar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved