Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
KETUA Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta melantik pengurus baru Dewan Pengurus Daerah (DPD) P3RSI Jawa Barat periode 2025 -2028, di de Braga by ARTOTEL, Kota Bandung.
Pengurus baru P3RSI Jawa Barat diketuai Ahmad Kosim.
Adjit mengungkapkan keberadaan P3RSI Jabar dipandang perlu, agar eksistensi organisasi P3RSI dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan rumah susun (rusun) di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung. Pasalnya, banyak persoalan yang dihadapi para pemangku kepentingan rumah susun di Jawa Barat.
Untuk itu, pengurus P3RSI Jabar diharapkan dapat membantu mencarikan solusi bagi anggotanya.
“Persoalan yang kita hadapi sekarang ini, selain kurangnya sosialisasi regulasi rumah susun, juga banyaknya perubahan aturan di bidang rumah susun. Repotnya, aturan yang ada juga belum dapat menjadi solusi terbaik untuk memberikan keadilan semua pihak,” ungkapnya.
Pelantikan dihadiri 30 PPPSRS rumah susun atau apartemen di Kota Bandung dan sekitarnya. Tampak pula Ketua DPD REI Jawa Barat Norman Nurdjaman, serta perwakilan PT WIKA, Tbk sebagai tuan rumah.
Lebih jauh, Adjit mengatakan, regulasi rumah susun baik di level undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), hingga peraturan gubernur masih sering membuka peluang multitafsir. Akibatnya, terjadi banyak konflik pengelolaan rumah susun yang hingga kini belum terselesaikan.
Karena itu, dia mengajak seluruh PPPSRS di Jawa Barat bergabung dengan P3RSI agar dapat berjuang bersama-sama dalam menyalurkan aspirasi PPPSRS sebagai penanggung jawab pengelolaan rumah susun. Terutama mengkoreksi regulasi-regulasi rumah susun baik di tingkat nasional, maupun daerah.
Banyak masalah
Sementara itu, Ketua DPD P3RSI Jabar, Ahmad Kosim mengatakan, keberadaan asosiasi di Kota Bandung sangat dibutuhkan. Pasalnya, ada banyak permasalahan pengelolaan rumah susun yang dihadapi.
Beberapa persoalan tersebut, antara lain Pemkot Bandung berencana akan mengenakan pajak bagi penyewa unit, adanya rencana mengenakan pajak reklame dalam ruangan, banyak aparat penengak hukum (APH) memeriksa apartemen yang terkesan mengada-ada, sehinga mengganggu kenyamanan penghuni,
”Belum lagi regulasi perizinan yang rumit, lama, dan banyak. Ini menjadi celah bagi oknum APH dan organisasi masyarakat yang menjadikan kami sebagai ATM mereka,” keluhnya.
Senada dengan Ahmad, Wakil Ketua I DPD P3RSI Jawa Barat Hotman Pakpahan menegaskan, P3RSI akan menjadi wadah perjuangan, agar anggotanya tidak mudah diperas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
”Untuk itu, P3RSI Jawa Barat akan bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama bagaimana mensosialisasikan regulasi rumah susun, termasuk melibatkan media massa dalam berbagai kegiatannya.” pungkas Hotman.
Dalam kepengurusan P3RSI Jawa Barat, organisasi ini memiliki Penasihat Jonathan Surya, Ketua Ahmad Kosim, Wakil Ketua I Hotman Pakpahan, Wakil Ketua II Slamet Riyadi, Sekretaris Inne Rosalina, Bendahara Rita Purnamasari, Pengembangan Organisasi Nugroho Aji, dan Anggota Delia Savitri, Azrulsyah, serta Mukhtar Wibowo Halimunandar.
Dengan menyatukan langkah bersama, BPRS akan mempunyai suara yang kuat dan masukan yang kuat kepada regulator serta pemangku kepentingan
Kebijakan ini merupakan upaya dari pemprov, khususnya Pak Gubernur Dedi Mulyadi dalam melihat permasalahan di bidang pendidikan yang cukup kritis dengan tingginya anak putus sekolah.
Peningkatan kasus tetap harus diwaspadai bersama. Masyarakat harus terus melakukan upaya pemberantasan sarang nyamuk
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan rasa bangga karena Kota Bandung dipercaya menjadi tuan rumah konvensi nasional berskala internasional ini.
Menkes minta RS Maranatha terus melakukan inovasi. Rumah sakit ini harus berkembang, untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat,"
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
Kebijakan itu mendapat tanggapan positif dari sejumlah organisasi kedokteran. Salah satunya Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
Warga Kampung Kalilunyu, RT/RW 04, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, mengeluhkan kondisi air sumur mereka yang kini sudah tercemar limbah
Surat edaran larangan meminta bantuan di jalan raya tersebut mulai berlaku sejak awal Agustus.
Bantuan beras diberikan pada periode Juni dan Juli 2025. Setiap penerima manfaat mendapatkan alokasi sebanyak 20 kilogram beras.
Ekspedisi ini dimulai pada Selasa (5/8) pagi dan direncanakan berlangsung hingga Jumat (9/8).
Kecelakaan antara truk boks dengan sepeda motor itu menewaskan pelajar berusia 15 tahun dan melukai pengendara motornya.
Pemasangan pot bunga dilakukan di sepanjang Jalan KHZ Mustofa, Jalan Dokter Soekardjo dan depan Masjid Agung.
Petani memang untung, tapi tidak untung banyak karena serangan OPT
. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan rangkaian Piala by.U 2025 kepada lingkungan sekolah.
Ada tiga hal yang harus dilakukan pengelola BPRS, yakni memperbaiki tata kelola, melaksanakan manajemen risiko dan melakukan digitalisasi.
Atas prestasinya itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur memberikan apresiasi. Silvia diundang ke Pondopo Cianjur, Rabu (6/8).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved