Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
MASSA dari sejumlah elemen masyarakat mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, di Kota Bandung, Rabu (22/1). Mereka menuntut transparansi dan percepatan penanganan kasus dugaan gratifikasi yang sedang disidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta.
Kelompok tersebut terdiri dari sejumlah organisasi. Di antaranya LSM Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah (Pemuda), Barisan Rakyat Anti Korupsi, Koalisi Mahasiswa Bandung Raya, hingga Gerakan Mahasiswa Peduli Bangsa. Mereka dipimpin Ungkap Marpaung (Sekretaris LSM Pemuda), Aden (Koalisi Mahasiswa Bandung Raya), Budiawan, dan Wawan Gunawan.
Massa mengaku kecewa terhadap lambatnya proses penyidikan yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun.
Dalam pernyataannya, massa menyebutkan kasus yang tengah diselidiki Kejari Purwakarta terkait dugaan gratifikasi berupa mobil Toyota Inova Zenix Hybrid yang diduga melibatkan seorang pejabat di Purwakarta. Hingga kini, 22 orang telah diperiksa, terdiri dari ASN, ajudan, dan sopir.
Namun, tidak ada kejelasan apakah mereka akan menjadi tersangka atau dibebaskan.
"Kami mendesak Kejati Jabar segera turun tangan untuk memastikan proses hukum berjalan transparan. Jangan sampai proses ini justru menjadi sarana untuk menakut-nakuti atau mencari keuntungan tertentu," ujar Ungkap Marpaung.
Jalan di tempat
Massa menyebut bahwa kasus ini terkesan berjalan di tempat, sehingga berpotensi mencoreng nama baik Purwakarta. Mereka juga menduga adanya isu politis, seperti menunggu pilkada, yang menghambat proses penyelesaian kasus.
"Jika memang ada calon bupati atau pejabat yang terlibat, buka saja namanya secara terang-terangan. Jangan sampai kasus ini menjadi alat tawar-menawar politik," ujar Aden dari Koalisi Mahasiswa Bandung Raya.
Massa mendesak Kejati Jabar untuk segera mengawasi langsung Kejari Purwakarta dan memastikan proses hukum berjalan tanpa hambatan. Mereka juga meminta agar nama-nama yang terlibat segera diumumkan, baik pemberi maupun penerima gratifikasi, agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
"Sebanyak 22 orang yang sudah diperiksa saat ini merasa tertekan. Mereka dicap buruk oleh masyarakat. Jika memang tidak bersalah, bebaskan mereka. Namun, jika ada yang terlibat, segera proses sesuai hukum," tambah Wawan Gunawan.
Massa berharap Kejati Jabar mengambil langkah tegas untuk menjaga integritas hukum di Purwakarta dan memastikan bahwa kasus ini tidak menimbulkan persepsi buruk terhadap aparat penegak hukum.
"Kasus gratifikasi ini tidak terlalu rumit. Kami yakin dengan pengawasan yang baik, proses hukum bisa segera selesai dan memberikan keadilan bagi semua pihak," tandas Budiawan.
Kasus ini bermula pada Mei 2025 lalu, ketika sebuah mobil Toyota Kijang Innova Hybrid dengan nomor polisi T 1507 CA diamankan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Purwakarta. Mobil tersebut sebelumnya sering terlihat terparkir di rumah dinas Bupati Purwakarta.
Pengecekan untuk memastikan harga, bobot, dan mutu beras sesuai standar pemerintah.
Pemeriksaan yang dilaksanakan selama dua hari dilakukan untuk mengumpulkan data atau keterangan terkait dugaan penguasaan ilegal atas lahan milik Pemkab Bandung Barat itu.
Penangkapan dilakukan di Jalan Ahmad Yani Timur, Desa Sucikaler. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti tembakau sintesis siap edar.
Penghargaan ini diinisiasi sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat performa dan jaringan kolaborasi antar pelaku BPR Syariah.
Mereka punya cara sendiri untuk memandang permasalahan dan mendapatkan solusinya. Seperti dengan berdialog secara persuasif
Penyaluran dilakukan melalui beragam saluran. Di antaranya melalui toko retail, toko-toko beras di pasar, dan Koperasi Desa Merah Putih.
Salah satu poin dalam gugatan, unsurnya harus ada pihak yang dirugikan. Nah, di dalam delapan (organisasi) ini, memang secara keseluruhan itu mengalami kerugian.
Peralatan radiologi di Indonesia tidak kalah dengan yang ada di negera lain. Baik di ASEAN, Asia maupun di Eropa.
Dengan menyatukan langkah bersama, BPRS akan mempunyai suara yang kuat dan masukan yang kuat kepada regulator serta pemangku kepentingan
Kebijakan ini merupakan upaya dari pemprov, khususnya Pak Gubernur Dedi Mulyadi dalam melihat permasalahan di bidang pendidikan yang cukup kritis dengan tingginya anak putus sekolah.
Peningkatan kasus tetap harus diwaspadai bersama. Masyarakat harus terus melakukan upaya pemberantasan sarang nyamuk
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan rasa bangga karena Kota Bandung dipercaya menjadi tuan rumah konvensi nasional berskala internasional ini.
Menkes minta RS Maranatha terus melakukan inovasi. Rumah sakit ini harus berkembang, untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat,"
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
Kebijakan itu mendapat tanggapan positif dari sejumlah organisasi kedokteran. Salah satunya Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
Warga Kampung Kalilunyu, RT/RW 04, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, mengeluhkan kondisi air sumur mereka yang kini sudah tercemar limbah
Surat edaran larangan meminta bantuan di jalan raya tersebut mulai berlaku sejak awal Agustus.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved